Pemkot Palu membolehkan kawasan Teluk Palu untuk pengembangan sektor jasa

id teluk palu, jasa, pariwisata, palu, pascabencana

Pemkot Palu membolehkan kawasan Teluk Palu untuk pengembangan sektor jasa

Masjid terapung yang dihantam gempa disertai tsunami 28 September 2018 di kawasan pantai Teluk Palu, Sulawesi Tengah kini menjadi tepat wisata bagi warga di kota itu. Tak jarang ketika menjelang sore, warga menyempatkan diri berswa foto berlatar puing masjid tersebut, Jumat (6/9/2019). (ANTARA/Moh Ridwan)

Pengembangan pariwisata di kawasan Teluk Palu masih dibolehkan, yang dilarang adalah pembangunan hunian
Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, masih membolehkan kawasan Teluk Palu untuk dimanfaatkan sebagai pengembangan sektor jasa setelah dilakukannya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah pascagempa, tsunami dan likuefaksi di kota itu.

"Pengembangan pariwisata di kawasan Teluk Palu masih dibolehkan, yang dilarang adalah pembangunan hunian," ungkap Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu Mohamad Rizal, di Palu, Senin.

Dia menjelaskan, berdasarkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu, kawasan pantai Teluk Palu tidak diperkenankan untuk pembangunan pemukiman baru. Di kawasan itu hanya diperuntukkan bagi kegiatan dengan aktivitas terbatas maupun untuk pengembangan ruang terbuka hijau.

Menurut dia, Kota Palu memiliki lima jenis kebencanaan antara lain tsunami, likuefaksi, patahan atau sesar Palu Koro dan gerakan tanah tinggi termasuk gempa bumi dengan skala besar secara keseluruhan, olehnya kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona terbatas dan zona terlarang berdasarkan peta zona rawan bencana tidak direkomendasikan untuk pembangunan hunian.

"Pembangunan sarana pendukung kegiatan jasa khsusnya bangunan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya bangunan wajib berlantai dua atau lebih dan di lantai dasar tidak boleh ada aktivitas," ujar Rizal.

Baca juga: Tanggul tsunami Teluk Palu mulai dibangun, telan dana Rp250 miliar

Saat ini, sektor jasa di Ibu Kota Sulawesi Tengah pascabencana belum pulih sepenuhnya. Pemanfaatan ruang di pesisir pantai Teluk Palu untuk kegiatan ekonomi maupun pariwisata juga belum nampak.

Dia menambahkan, Selain pantai, kawasn bekas likuefaksi di Kelurahan Balaora, Kecamatan Palu Barat dan Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan yang ditetapkan sebagai zona terlarang, dalam revisi RTRW hanya diarahkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau serta sebagai sarana edukasi kebencanaan.

Kemudian sempadan patahan 10 hingga 50 meter juga dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau termasuk untuk kegiatan pertanian dan peternakan skala tertentu.

"Ini dimaksudkan untuk keamanan masyarakat dari ancaman becana serupa dan pemerintah sudah menetukan zona-zona terlarang," tutur Rizal.

Baca juga: Pemkot tanam 1.000 bibit mangrove di Teluk Palu

Dipaparkannya, pada revisi RTRW Kota Palu tahun 2019 terjadi perubahan pemanfaatan ruang atau peruntukan ruang karena dinamika pembangunan dan faktor lain akibat bencana.

"Perubahan peruntukan ruang secara umum sekitar 10 persen dan paling dominan perubahan kawasan permukiman," katanya.
Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar