DPRD: Pemkot Palu wajib penuhi sarana penunjang huntap korban bencana

id Huntap, relokasi, korban bencana, palu

DPRD: Pemkot Palu wajib penuhi sarana penunjang huntap korban bencana

Dokumen - Sejumlah hunian tetap (huntap) disediakan pendonor Yayasan Buddha Zhu Chi di lokasi relokasi Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore. ANTARA/Moh Ridwan

Sarana penunjang sangat penting, paling tidak sarana air bersih dan listrik bisa terpenuhi secepatnya sebelum warga pindah ke tempat tinggal baru mereka
Palu (ANTARA) - DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah mengatakan pemerintah setempat wajib memenuhi sarana dan prasarana penunjang hunian tetap sebelum merelokasi korban bencana.

"Sarana penunjang sangat penting, paling tidak sarana air bersih dan listrik bisa terpenuhi secepatnya sebelum warga pindah ke tempat tinggal baru mereka," ujar anggota Fraksi Hanura DPRD Palu Ridwan H Basatu di Palu, Selasa.

Relokasi korban gempa, tsunami dan likuefaksi tahap pertama akan segera direalisasi pada April 2020 di lokasi hunian tetap Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi.

Saat ini Buddha Tzu Chi baru membangun sekitar 250 unit hunian, dimana tahap awal akan ditempati sekitar 577 orang penyintas yang berada di wilayah terdampak parah. Beberapa waktu lalu, pihak yayasan telah melakukan wawancara serta meminta kelengkapan administrasi dan komitmen penerima bantuan.

"Sebelum mereka menempati hunian itu maka tugas pemerintah mengupayakan fasilitas pendukung agar masyarakat merasa nyaman dan tidak terbebani," kata Ridwan menambahkan.

Dia meminta pihak eksekutif maupun pendonor memprioritaskan warga yang kehilangan tempat tinggal di relokasi agar penanganan kebencanaan di daerah itu benar-benar terlaksana dengan baik.

Menurut dia, sarana air bersih dan listrik merupakan kebutuhan mendesak, sehingga penyambungan instalasi perlu dipercepat sebelum tiba waktu relokasi, demikian sambungan pipa air bersih.

Hunian tetap disediakan untuk penyintas Kota Palu yang dibangun Buddha Tzu Chi sebagai salah satu pendonor yang konsisten membantu pemerintah kota memulihkan daerah itu pascabencana sekitar 1.500 unit hunian.

"Kami ingin semua korban bencana yang berhak mendapat bantuan hunian terakomodasi begitu pun penyintas yang mendapat bantuan lainnya, agar penanganan bencana di daerah ini tuntas," harapnya.

Pemerintah kota beberapa waktu lalu telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral membahas tindak lanjut bantuan penerangan jalan umum di kawasan hunian tetap Kelurahan Tondo-Talise.

Dari pertemuan itu, Kementerian ESDM telah menyahuti kebutuhan penanganan kebencanaan dan akan memasang sarana dan prasarana kelistrikan di lokasi yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan Pemkot Palu.
Pewarta :
Uploader : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar