Palu (ANTARA) - Fraksi Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Sulawesi Tengah mendorong penerapan skema mandiri dalam upaya merelokasi penyintas pascagempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu.
"Skema relokasi mandiri jauh lebih tepat, karena penyintas direlokasi sesuai dengan keinginannya. Skema ini harus dikedepankan oleh Pemkot Palu dalam penanggulangan pascabencana," ucap Ketua Komisi Kesra dan Pemerintahan DPRD Palu Mutmainah Korona sekaligus Anggota F-Nasdem di Palu, Rabu.
Skema relokasi mandiri, katanya, di dalamnya secara kelompok atau individual. Hal itu tentu bergantung pada kesepakatan warga atau penyintas.
Sebab, katanya, skema relokasi mandiri lebih bersifat partisipatif, yakni masyarakat atau penyintas yang mencari dan menyediakan lahan relokasi.
Walaupun begitu, kata dia, penanggulangan pascabencana dalam hal relokasi penyintas jauh lebih terarah dan menyelesaikan masalah karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penyintas.
Ia mengatakan berbeda dengan skema relokasi saat ini, yang mana penentuan lokasi relokasi murni ditentukan oleh pemerintah, tanpa ada persetujuan atau duduk bersama dengan warga.
Akibatnya, katanya, muncul penolakan dari penyintas yang tidak ingin direlokasi ke kelurahan lain.
"Penyintas tentu tidak menginginkan direlokasi ke kelurahan lain. Hal ini salah satu faktornya karena bergantung dengan pekerjaannya," ujar dia.
Pemerintah Kota Palu berencana memindahkan/merelokasi penyintas ke lokasi relokasi di Kelurahan Tondo pada 21 April 2020. Di lokasi relokasi tersebut, penyintas akan menempati hunian tetap yang dibangun Budha Tzu Chi.
Berdasarkan data Pemkot Palu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), jumlah penyintas yang akan direlokasi tahap pertama 577 keluarga.
BPBD menyebut secara umum warga yang bersedia direlokasi 3.515 keluarga dan yang belum bersedia 1.437 keluarga, dari total penyintas 5.371 keluarga.
Neng, sapaan akrab Mutmainah Korona itu, mengemukakan warga yang bersedia dan belum bersedia direlokasi, sebaiknya diarahkan untuk menempuh skema relokasi mandiri.
"Ada persyaratan bahwa relokasi mandiri secara kelompok harus 50 kepala keluarga. Syarat itu bisa terpenuhi asalkan pemerintah betul-betul punya komitmen untuk merelokasi warga secara mandiri," katanya.
Skema relokasi mandiri yang lebih bersifat partisipatif, katanya, lebih menjawab kebutuhan penyintas, karena penyintas terlibat langsung membangun rumah mereka, menyediakan lahan, serta dekat dengan lokasi atau lahan pekerjaannya.
Baca juga: DPRD: Pemkot Palu wajib penuhi sarana penunjang huntap korban bencana
Baca juga: Pemkot Palu segera pindahkan korban gempa ke huntap
Baca juga: 1.200 kepala keluarga korban bencana siap direlokasi
F-Nasdem dorong penerapan skema relokasi mandiri penyintas Palu
Ketua Komisi Kesra dan Pemerintahan DPRD Palu, Mutmainah Korona (ANTARA/Muhammad Hajiji)
Skema relokasi mandiri jauh lebih tepat, karena penyintas direlokasi sesuai dengan keinginannya. Skema ini harus dikedepankan oleh Pemkot Palu dalam penanggulangan pascabencana
