Danrem Palu ajak jurnalis jaga keamanan Pilkada 2020

id Pilkada 2020, Sulawesi Tengah, Kota Palu, Banggai, Luwuk, Danrem 132

Danrem Palu ajak jurnalis jaga keamanan Pilkada 2020

Danrem 132 Tadulako, Kolonel Agus Sasmita saat memaparkan berbagai potensi keamanan dan bencana alam jelang pelaksanaan Pilkada 2020, Jumat (17/1/2020). (ANTARA/ Stepensopyan Pontoh)

Palu (ANTARA) -
Komandan Korem 132 Tadulako, Kolonel Infanteri Agus Sasmita mengajak insan pers, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah agar dapat bersinergi dengan TNI-Polri dalam menjaga keamanan pada pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini.
 
Ia memaparkan setidaknya ada tujuh kabupaten, satu kota dan satu provinsi yang akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah ini. Melihat banyaknya wilayah yang akan melaksanakan pilkada, kata Agus Sasmita.
 
"Ini sangat berbeda dengan momen pilpres kemarin. Kalau pilpres, paslonnya itu jauh dari sini. Tapi kalau pilkada itu kedekatan emosionalnya sangat kuat," kata Danrem Agus Sasmita pada momen coffe morning bersama jurnalis se-Kota Palu, Jumat.
 
Berdasarkan pengalaman, potensi gangguan keamanan itu terkadang akan muncul data tidak akurat dan daftar masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih di tahapan penetapan DPT.
 
Isu lainnya, saat penyebaran logistik pemilu biasanya muncul isu soal kualitas/kuantitas, kerusakan termasuk kelebihan dan kekurangan surat suara. Di tahapan masa tenang pun biasanya muncul isu politik uang, serangan fajar, kampanye terselubung hingga keributan.
 
Di masa kampanye juga biasanya akan muncul isu soal alat peraga provokatif, "black campaign", politik uang, selebaran gelap, bentrok antarmassa paslon, sabotase APK dan lainnya.
 
"Inilah contoh-contoh potensi gangguan keamanan yang kami petakan berdasarkan pada pengalaman pengamanan pilkada selama ini," ungkap Kolonel Agus Sasmita.
 
Melihat berbagai potensi pada tahapan di atas, maka Danrem 132 Tadulako meminta kepada insan pers untuk mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat. Meskipun terkait politik uang, kata Danrem.
 
Namun, jika menemukan adanya indikasi politik uang maka hal itu wajib dilaporkan ke Bawaslu. Sebab, politik uang juga bagian dari potensi gangguan keamanan.
 
"Berita bohong, adu domba dan lainnya yang bernuansa memecah belah persatuan agar dapat sesegera mungkin di filter atau disampaikan ke masyarakat terkait kebenarannya," terangnya.
 
Agus Sasmita mengaku Sulawesi Tengah ini sangat luas, namun jika potensi gangguan keamanan tidak ditangani dengan serius maka akan membuat dunia kita jadi sempit. Sebab, kemana-mana akan muncul rasa takut dan lainnya.
 
"Oleh karena itu mari bersinergi menjaga keamanan pada pelaksanaan Pilkada 2020 ini. Harapan kita, awak media dapat membantu melalui berita benar dan mengedukasi," harapnya.
 
Ia juga menekankan jika dalam pelaksanaan tugas sebagai jurnalis menemukan adanya indikasi anggota TNI yang terlibat politik praktis agar segera melaporkan langsung ke dirinya. Dengan begitu, pihaknya akan segera menindaklanjuti agar tidak menimbulkan pemberitaan yang buruk untuk TNI.
 
Harapan terbesar, menurut Agus adalah tahapan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan aman dan samai, serta mampu menghasilkan pemimpin yang amanah dan mampu mensejahterakan warganya, katanya.
 
Pewarta :
Editor : Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar