Presiden: Rancangan undang-undang ibu kota baru sudah rampung

id ibu kota baru,undang-undang,jokowi

Presiden: Rancangan undang-undang ibu kota baru sudah rampung

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam acara diskusi dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (17/1). (ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia)

Draf undang-undang ibu kota sudah rampung, minggu depan Insya Allah kita akan sampaikan ke DPR
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa rancangan undang-undang soal pemindahan ibu kota baru sudah rampung dan segera diserahkan ke DPR.

"Draf undang-undang ibu kota sudah rampung, minggu depan Insya Allah kita akan sampaikan ke DPR," kata Presiden Jokowi dalam acara diskusi dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.

Lokasi calon ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kontur lokasi memang berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.

"Kita ingin membangun sebuah kepercayaan, ingin membangun sebuah trust karena nanti di ibu kota baru ini ada klaster-klaster yang ingin kita bangun. Ada klaster pemerintahan yang 100 persen akan dibangun dari APBN, klaster kesehatan ada rumah sakitnya, klaster pendidikan ada SD, SMP, SMA sampai universitas yang kita harapkan kelas dunia semua," ungkap Presiden.

Selanjutnya klaster inovasi dimana talenta-talenta muda akan berkumpul dan melakukan riset dan inovasi-inovasi untuk kemajuan negara; klaster hiburan dan terakhir klaster financial center.

"Selain itu kendaraan yang ingin kita pakai di sana transportasi massalnya electric vehichle, auotonomous transport. Kendaraan pribadi juga electric vehicle dan autonomous," tambah Presiden.

Presiden juga mengungkapkan alasannya meminta tiga tokoh internasional yaitu Putra Mahkota Abu Dhabi Syeh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai Dewan Pengarah pemindahan ibu kota baru.

"Kenapa kita menaruh dewan pengarah itu beliau ada Syeh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, kedua Masayoshi Son dari Softbank dan ketiga bapak Tony Blair mantan perdana menteri Inggris karena kita ingin membangun suatu kepercayaan sehingga dari kepercayaan yang terbangun, akan ada KPBU (Kerjas ama Pemerintah dengan Badan Usaha), PPP (public private partnership) dan kerja sama lain yang akan segera diselesaikan," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi meyakini ketiganya punya reputasi yang baik juga di mata dunia internasional.

"Saya lihat beliau-beliau ini Syeh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, kedua Masayoshi Son dan Tony Blair adalah person-person yang punya reputasi baik di dunia internasional dan nantinya kitalah yang akan menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan," ucap Presiden menambahkan.

Pada 23 Desember 2019 lalu, sudah ditetapkan desain dengan judul "Nagara Rimba Nusa" sebagai Pemenang Pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara. Konsep itu ditawarkan oleh tim Urban+ dengan membawa keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam.

Lahan yang dipersiapkan yaitu mencapai 256 ribu hektare ditambah dengan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektare. sedangkan yang akan dibangun adalah 56 ribu hektare dengan memulai pembangunan untuk 5.600 hektare.


Baca juga: Presiden nilai tokoh internasional untuk bangun "trust" ibu kota baru
Baca juga: Jokowi: Pindah ibu kota negara dorong untuk perbaikan pola pikir
Baca juga: UEA nyatakan ingin terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia