Palu (ANTARA) - Wali Kota Palu Hidayat menyatakan Pemerintah Kota bersama Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN tengah mengupayakan agar korban likuefaksi di Kelurahan Petobo tidak direlokasi ke luar wilayah tersebut sehingga desa itu tetap ada.
Mengingat hampir 90 persen pemukiman di Petobo hilang saat bencana tersebut terjadi, sejumlah langkah kini tengan dan telah dilakukan Pemkot Palu bersama kementerian terkait.
"Kami dengan Bupati Sigi telah berkoordinasi agar batas wilayah Sigi dan Palu di Desa Ngatabaru dan Kelurahan Petobo bisa digeser 800 meter dan Alhamdulillah bupati dan warga Sigi menyetujui menjadi wilayah Palu," katanya, Jumat (17/1).
Pergeseran batas wilayah yang sebelumnya berada di Desa Ngatabru, Sigi dan menjadi wilayah Kelurahan Petobo, Palu, lanjutnya telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
"Kemudian ada lahan LC (land clearing) empat titik di Petobo sudah kami koordinasikan dengan Kanwil ATR/BPN Sulteng, Kota Palu dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah Kementerian PUPR mungkin bisa dimanfaatkan untuk membangun huntap satelit," ujarnya.
Selain itu, Hidayat menyebut saat ini tengah memerintah camat dan lurah setempat agar mendata warga, utamanya pengungsi korban bencana yang memiliki lahan di Kelurahan Petobo yang ingin dibangunkan huntap satelit di atas lahan itu.
"Kementerian PUPR akan membangun rumah (huntap) di sana apabila warga menyiapkan karena kesulitan lahan di Petobo. Saya kira upaya itulah yang kami lakukan agar masyarakat tidak direlokasi ke tempat lain sehingga Kelurahan Petobo masih tetap ada," tambahnya
Wali Kota Palu: Kelurahan Petobo tetap ada masyarakat tidak direlokasi
Sebuah manekin terpasang di kawasan likuefaksi di Kelurahan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (30/9/2019). Setelah setahun bencana likuefaksi 28 September 2018 di kawasan seluas 186 hektare itu, aneka simbol dipasang keluarga korban untuk terus mengingat dan waspada terhadap ancaman bencana di daerah yang sudah ditetapkan sebagai "Red Zone" dan "Memorial Park". ANTARA FOTO/Basri Marzuki/ama.
Kementerian PUPR akan membangun rumah (huntap) di sana apabila warga menyiapkan karena kesulitan lahan di Petobo. Saya kira upaya itulah yang kami lakukan agar masyarakat tidak direlokasi ke tempat lain sehingga Kelurahan Petobo masih tetap ada
