Pemprov Sulbar kelola APBN Rp11 triliun

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp11 triliun pada 2019.

"Adapun total alokasi belanja APBN Tahun 2019 di wilayah Provinsi Sulbar mencapai Rp11, 06 triliun, dengan rincian alokasi satker Kementerian lembaga mencapai Rp3,85 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp7,22 triliun," kata Kepala Kementerian Keuangan Sulbar, Imi Eko Saputro di Mamuju, Kamis.

Ia mengatakan, total APBD seluruh pemerintah daerah di Sulbar mencapai Rp 8,41 triliun dan persentase TKDD itu mencapai 87 persen dari total pendapatan dalam APBD.
Menurut dia, kondisi tersebut membuktikan ketergantungan atas pendanaan dari Pemerintah Pusat di Sulbar masih sangat tinggi.

Oleh karena itu, sinergi yang bangun pemerinta perlu terus dilakukan dan menjadi daya dorong bagi Sulbar untuk terus maju.

"Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, capaian kinerja strategis seluruh unit kerja Kementerian Keuangan di Wilayah Sulbar, dilakukan sekaligus menginformasikan rencana strategis di tahun 2020," katanya.

Menurut dia, kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal menjalankan beberapa tugas yang secara langsung bersentuhan dengan sendi-sendi perekonomian Negara, diantaranya tugas untuk melakukan pemungutan pendapatan negara atau pajak, bea cukai, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN), dan menyusun kebijakan fiskal serta kerangka ekonomi makro.

"Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran para pimpinan yang menunjukkan bahwa kita semua memiliki keinginan dan perhatian yg sama yaitu Sulbar yg maju dan berkembang," katanya.

Gubernur Sulbar yang juga selaku wakil Pemerintah Pusat mendorong kiranya seluruh pemerintah daerah semakin kreatif dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia mengatakan, terdapat peluang besar yang perlu diantisipasi tentang kesiapan Sulbar menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara yang baru, dan sinkronisasi perencanaan dan program antar pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan dalam upaya memaksimalkan keunggulan komparatif daerah memaksimalkan PAD.

"Kegiatan produksi yang bisa dimaksimalkan seperti dunia usaha dari kalangan muda mudi, mesti dikembangkan," katanya. ***3***