Pemprov: Pemenuhan hak strategi akhiri kekerasan berbasis gender

id UNFPA,PEMPROV SULTENG

Pemprov: Pemenuhan hak strategi akhiri kekerasan berbasis gender

Foto bersama pihak UNFPA, para mitra UNFPA dalam penanganan untuk pemulihan Pasigala dan Pemprov Sulteng dalam workhsop yang digelar UNFPA, di Palu, Selasa. (Foto : ANTARA/HO/Biro Humas Setda Pemprov Sulteng).

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengemukakan pemenuhan hak menjadi strategi yang harus dikedepankan dalam upaya akhiri kekerasan berbasis gender, sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum rentan.

Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Sekretariat Daerah Pemprov Sulteng, Ikhwan di Palu, Selasa, mengemukakan penyiapan pelayanan awal minimum di bidang kesehatan, kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan berbasis gender dengan sasaran remaja, perempuan usia subur, difabel dan lansia mesti dijadikan landasan formulatif untuk penyusunan kebijakan dan strategi perlindungan kelompok rentan saat bencana.

"Biasanya (hal-hal tadi) belum dipandang sebagai sasaran prioritas saat bencana," ucap Ikhwan dalam workshop pertemuan evaluasi akhir kegiatan kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, remaja dan final exit strategy sejak pascabencana sampai Desember 2019 di Pasigala, yang diselenggarakan oleh United Nations Population Fund (UNFPA) melibatkan para mitra di Palu.

Ia lanjutkan persepsi itu mesti dirombak karena pemenuhan semua aspek dalam rangka melindungi kaum rentan, juga sama penting dengan pemenuhan kebutuhan pangan, papan dan sandang penyintas.

"Workshop ini saya pandang sebagai titik kulminasi dari pencapaian hasil-hasil kerja seluruh komponen di lapangan dan dari berbagai program," tegasnya atas capaian kerja-kerja klaster dan NGO dalam recovery Pasigala.

Pemprov Sulteng mengakui bahwa penyintas perempuan dan anak ditengarai masih rentan menjadi korban kekerasan baik secara fisik, psikis maupun kekerasan seksual.

Berdasarkan data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 oleh BPS bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15 hingga 64 tahun pernah menjadi korban kekerasan.

Sedang dari hasil Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SPHAR) 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditemukan 2 dari 3 anak dan remaja perempuan dan laki-laki pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Perwakilan UNFPA Risya Qori mengemukakan berakhirnya program UNFPA dalam membantu pemulihan di Pasigala, berharap Sulteng bisa dijadikan model rujukan bagi daerah lain dalam pemenuhan hak terhadap kaum rentan (perempuan, ibu hamil, lansia, anak, bayi, dan sebagainya) di kegiatan penanganan daerah terdampak bencana alam.

Misalnya dalam mengawinkan pelayanan kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan dalam satu tenda terintegrasi.

"Akhir kata saya mohon pamit sementara waktu dan ribuan terima kasih atas kerjasama selama ini," katanya.
Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Sekretariat Daerah Pemprov Sulteng, Ikhwan menyampaikan sambutan dalam workshop pertemuan evaluasi akhir kegiatan kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, remaja dan final exit strategy sejak pascabencana sampai Desember 2019 di Pasigala, yang diselenggarakan oleh UNFPA melibatkan para mitra di Palu, Selasa. (ANTARA/HO/Biro Humas Setda Pemprov Sulteng)
Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar