Kemarin, mulai insentif pariwisata hingga percepat realisasi belanja

id Pariwisata,Realisasi belanja,BUMN

Kemarin, mulai insentif pariwisata hingga percepat realisasi belanja

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama berjalan seusai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Selasa (11/2) mulai dari insentif untuk pelaku industri pariwisata hingga kementerian dan lembaga diperintahkan Presiden untuk mempercepat realisasi belanja.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

1. Sri Mulyani godok insentif bagi hotel dan maskapai untuk dorong pariwisata

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah sedang merumuskan insentif untuk pelaku industri pariwisata, seperti hotel ataupun maskapai penerbangan, guna menangkal dampak negatif meluasnya virus corona terhadap perekonomian domestik.

"Beberapa hal seperti subsidi ke penerbangan terutama pariwisata domestik dalam rangka meningkatkan belanja dari masyarakat untuk menopang sektor pariwisata," kata Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berita selengkapnya di sini

2. Pelaku pasar imbau cermati proses investasi dari manajer investasi

Pelaku pasar di Indonesia mengimbau investor untuk mencermati proses investasi dari manajer investasi untuk menghasilkan kinerja aman sebelum memutuskan untuk menempatkan dana berkaca dari kasus asuransi Jiwasraya.

"Jangan lagi sekedar melihat legalitas saja. Biasanya masing-masing manajer investasi punya proses investasi yang berbeda, ada yang longgar, ada yang ketat," kata Head of Investment Spesialist PT Manulife Aset Management Indonesia Freddy Tedja dalam Economic Outlook Bank Standard Chartered Indonesia di Jakarta, Selasa.

Berita selengkapnya di sini

3. Penerimaan pajak berpotensi hilang Rp80 triliun akibat penurunan PPh

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan adanya kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh dalam Omnimbus Law Perpajakan berpotensi menghilangkan penerimaan pajak sebesar Rp80 triliun.

“Esensinya tarif turun tapi bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Sekitar Rp80 triliun untuk estimasi turunnya karena tarif turun,” kata Suryo di Kantor DJP, Jakarta, Selasa.

Berita selengkapnya di sini

4. BUMN diharapkan miliki rencana bisnis selaras dengan pemerintah

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin mengharapkan BUMN memiliki rencana bisnis jangka panjang yang selaras dengan pemerintah.

"Saya memegang BUMN yang bergerak di bidang industri. Saya minta kepada mereka di akhir Maret menyampaikan rencana jangka panjang dalam lima tahun, saya harapkan selaras dengan rencana jangka panjang Presiden dan selaras dengan rencana jangka Menteri BUMN," ujar Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya saat acara rebranding Semen Indonesia Group (SIG) di Jakarta, Selasa.

Berita selengkapnya di sini

5. Presiden Jokowi perintahkan kementerian percepat realisasi belanja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kementerian dan lembaga untuk mempercepat realisasi anggaran agar mampu menggerakkan sektor-sektor perekonomian di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi eksternal akibat meluasnya wabah virus corona.

"Membelanjakan anggaran-anggaran yang ada di setiap kementerian seawal mungkin akan jadi sebuah pengungkit bagi meredupnya ekonomi global yang sedang tidak bersahabat karena adanya serangan virus corona," kata Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berita selengkapnya di sini
 

Pewarta :
Uploader : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar