Menanti restu negeri "Paman Sam" bebaskan bea masuk impor

Jakarta (ANTARA) - Memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang bergulir sejak beberapa waktu lalu membuat banyak negara harus melakukan strategi penyesuaian untuk bisa tetap bertahan.

Indonesia, tentu saja tidak boleh tinggal diam. Sejak awal, pemerintah Indonesia pun telah melihat ada peluang dari pengenaan tarif tambahan oleh AS terhadap komoditas ekspor China dalam perang dagang itu.

Sebagai negara yang tidak memihak salah satu kubu, Indonesia memang memiliki peluang besar, terutama untuk menjadi substitusi impor China ke pasar AS. Bagi China, Indonesia juga akan menjadi destinasi relokasi industri yang menjanjikan.

Tapi nyatanya tidak semudah itu. Terlebih karena Presiden Donald Trump dinilai sangat serius untuk mengatasi defisit neraca perdagangan AS sehingga negara itu mengevaluasi fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) bagi Indonesia dan sejumlah negara lain.

GSP sendiri merupakan program pemerintah AS dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dengan membebaskan bea masuk ribuan produk asal negara-negara tersebut masuk ke negeri Paman Sam.

Pemerintah AS memberikan fasilitas GSP kepada 121 negara dengan total 5.062 pos tarif 8-digit. Dari jumlah tersebut, 3.572 pos tarif Indonesia mendapatkan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga 0 persen.

Namun, pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, dan Indonesia termasuk di dalamnya.

Sedangkan pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyebutkan akan melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan.

Bila Indonesia tidak lagi menjadi negara penerima GSP, maka produk Indonesia ke Indonesia yang saat ini menerima GSP, ke depannya akan dikenakan bea masuk normal bila diekspor ke AS.

Padahal, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada 2018 nilai ekspor Indonesia dari pos tarif yang mendapatkan fasilitas GSP naik 10 persen dari 1,9 miliar dolar AS menjadi 2,2 miliar dolar AS.

Sementara itu pada periode Januari-November 2019, nilai ekspor dengan fasilitas GSP naik sebesar 20 persen secara tahunan dari 2 miliar dolar AS menjadi 2,5 miliar dolar AS.

Ada pun secara total, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2019, AS masih mengalami defisit perdagangan barang dengan Indonesia sebesar 8,4 dolar AS.

Terus melobi

Pemerintah Indonesia, sesuai dengan komitmen yang disampaikan AS melalui Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur L. Ross saat bertemu Presiden Jokowi November 2019 lalu akan terus mendorong kesepakatan negosiasi soal GSP.

Setelah didatangi Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga kala itu, awal tahun ini giliran Menteri Perdagangan Agus Suparmanto datang langsung untuk mengupayakan percepatan kesepakatan.

Mendag Agus khusus datang ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk bertemu dengan Perwakilan Kantor Perdagangan AS (United States Trade Representative/USTR) Robert Lighthizer guna membahas sejumlah item yang belum disepakati kedua negara.

"GSP ini menguntungkan bagi kita supaya produk ekspor Indonesia kembali mendapatkan fasilitas insentif tarif preferensial umum," katanya.

Agus menuturkan dengan selesainya perundingan soal GSP, diharapkan dapat mendongkrak ekspor produk Indonesia ke AS. Di sisi lain, bagi AS, pemberian GSP juga menguntungkan karena sebagai importir, negara itu akan mendapatkan barang berkualitas tanpa adanya tarif tambahan.

Ada beberapa GSP produk seperti plywood, bawang bombay, madu buatan, sirup, gula dan bahan rotan olahan khusus kerajinan tangan, yang akan dibahas.

Ada pula pembahasan khusus terkait GSP bagi produk hortikultura, data lokalisasi dan reasuransi yang masih jadi catatan bagi pihak AS.

Menurut Agus, penyelesaian GSP terus molor sejak dijanjikan rampung akhir tahun 2019 lalu dikarenakan banyak hal, termasuk perlunya peningkatan koordinasi antara kementerian/lembaga.

Namun, ia meyakini kesepakatan soal fasilitas tersebut akan bisa segera rampung.

"Kira-kira satu bulan ke depan ini ada yang sangat signifikan progresnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada progresnya,” katanya.

Agus juga berharap rampungnya negosiasi soal GSP sebelum kedatangan Presiden Jokowi ke Las Vegas untuk menghadiri Association of Southeast Asian Nation-US (Asean-US) Summit pada pertengan Maret mendatang.

Agus menjelaskan dalam pertemuan di kantor USTR itu, lembaga tersebut telah sepakat soal sejumlah hal sebelumnya belum selesai dirundingkan.

Sejumlah hal itu, diantaranya terkait dengan asuransi yang telah rampung urusannya dengan OJK hingga regulasi impor produk hortikultura yang baru, setelah AS memenangkan gugatan terhadap RI di Badan Penyelesaian Sengketa dan Badan Banding WTO.

"Yang dari OJK sudah selesai, kemudian soal hortikultura juga sudah, tinggal implementasinya saja yang harus dipercepat dengan kondisi tertentu yang sebelumnya agak sulit. Ini kita akan lebih permudah," katanya.

Meski belum ada progres berarti karena negosiasi masih terus berlangsung, delegasi Indonesia yang pekan lalu datang ke AS dinilai memberi warna positif untuk mendorong kerja sama kedua negara.

Selain Agus Suparmanto, delegasi Indonesia yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate serta Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

Komitmen untuk mendorong kerja sama perdagangan, sekaligus untuk melunakkan AS agar meloloskan fasilitas GSP juga disampaikan. Salah satunya dengan terus mendorong impor dari AS untuk sejumlah kebutuhan Indonesia seperti kedelai hingga bahan baku tekstil.

"Indonesia akan bersiap untuk membeli lebih banyak dari AS dan kami siap menawarkan produk yang lebih kompetitif kepada pasar AS," katanya.

Hal itu juga akan dilakukan sebagai upaya untuk mendorong kinerja ekspor dan impor antara kedua negara.

Terlebih, kedua negara menargetkan untuk bisa melipatgandakan total nilai perdagangan menjadi 60 juta dolar AS pada 2025 mendatang.

Sejatinya hubungan kerja sama antara AS dan Indonesia masih begitu kuat. Kekhawatiran besar AS soal defisit dalam perdagangan barang dengan Indonesia rasanya cukup berlebihan. Terlebih karena AS masih lebih banyak mengekspor jasa ke Tanah Air.

Kendati demikian, kebijakan untuk memproteksi pasar AS dari membanjirnya produk asing kemungkinan masih akan terus dilakukan Trump. Terlebih jika ia nantinya terpilih kembali menjadi Presiden AS.

Jika lolos country review pun, Indonesia mungkin masih harus kembali berjuang untuk menghadapi rentetan negosiasi lain agar bisa tetap dapat akses pasar yang lebih besar ke negeri Paman Sam.