Kita minta kepada pemerintah harus secara jujur mempertanggungjawabkan pelaksanaan Otsus di dalam suatu forum yang representatif dan berikan kesimpulannya, katanyaJayapura (ANTARA) - Dewan Adat Papua (DAP) meminta agar pemerintah pusat lebih bertanggungjawab soal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai tidak berjalan maksimal dan belum memberikan perubahan yang signifikan soal pemberdayaan orang asli Papua.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum (Sekum) DAP Leonard Imbiri didampingi Ketua DAP Mananwir Beba Yan Pieter Yarangga, Ketua I DAP Wellem Zaman Bonay, Sekum DAP Leonard Imbiri dan Ketua DAP Domberay Paul Finsen Mayor di Kota Jayapura, Papua, Sabtu.
"Kita minta kepada pemerintah harus secara jujur mempertanggungjawabkan pelaksanaan Otsus di dalam suatu forum yang representatif dan berikan kesimpulannya," katanya.
Menurut dia, di sejumlah kalangan di Papua ataupun di Papua Barat terpatri bahwa Otsus akan segera berakhir namun belum memberikan dampak yang luar biasa bagi pembangunan menyeluruh di Tanah Papua.
Baca juga: Pengurangan dana Otsus Papua tidak pengaruhi program daerah
"Pak Frans Wospakrik semasa hidup, yang juga orang yang bertanggungjawab dalam memimpin desain Otsus itu menegaskan bahwa yang akan berakhir itu bukan UU Otsusnya tetapi dana alokasi umum atau DAU yang akan dievaluasi apakah akan diteruskan atau dihentikan," katanya.
Untuk DAP, kata dia, yang sangat aktif di berbagai forum guna membahas hak hidup dan masyarakat adat Papua mendapatkan beragam informasi dan permintaan untuk disampaikan segera kepada pemerintah.
"Di antaranya mempertanggungjawabkan soal Otsus dan dalam evaluasi kita itu hampir sebagian besar dibicarakan soal uang, kebijakan lainnya soal simbol daerah, kewenangan daerah dan lainnya yang begitu gencar disinggung," kata Leonard.
Baca juga: Dana Otsus Papua terlambat cair akibat sejumlah pembahasan
Sementara, Weynan Watori lebih menyinggung soal posisi dari pemberian Otsus itu bagi masyarakat Papua.
"Tuntutan itu muncul karena pada masa Orba, selain ada DOM, semua situasi di Papua sangat buruk sekali. Tapi diberikan Otsus dengan sejumlah kewenangan termasuk DAU dua persen, sehingga diharapkan ada perubahan, tetapi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan hingga dua tahun menjelang berakhirnya Otsus," katanya.
Baca juga: Seleksi administrasi beasiswa Otsus Papua luluskan ribuan pelajar
Hal ini, kata dia, bisa dilihat dari data nasional yang menyebutkan penduduk termiskin ada di Papua dan Papua Barat, presentasi HIV/AIDS tinggi, data kekerasan juga ada di Tanah Papua, sehingga muncul pertanyaan dana Otsus yang sangat banyak itu untuk apa.
"Ini artinya ada kegagalan, padahal ada kebijakan terkait uang (Otsus,red). Sebagai win-win solution, seharusnya Otsus ini bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah sejauh mana pelaksanaanya di lapangan, padahal akumulasi dana yang mengalir sudah mencapai Rp105 triliun," katanya.
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
