Mahfud MD: KPK tidak bisa mengembalikan mandat kepada presiden

id KpK,Mandat,Mahfud

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memberikan pernyataan pers terkait KPK di Yogyakarta, Minggu. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)

Yogyakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa mengembalikan mandat kepada presiden karena mereka bukan mandataris presiden.

"Secara hukum, KPK itu bukan mandataris presiden, tidak bisa dia lalu mengembalikan mandat kepada presiden karena presiden tak pernah memberikan mandat ke KPK," kata Mahfud saat memberikan pernyataan terkait KPK di Yogyakarta, Minggu.

Baca juga: Antasari sesalkan sikap pimpinan KPK

Baca juga: Presiden diharapkan tujuk Plt atau lantik pimpinan baru KPK secepatnya


Mahfud menjelaskan di dalam ilmu hukum mandataris adalah orang yang diberikan mandat oleh pejabat tertentu, tetapi yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat. Sehingga, yang diberi tugas disebut mandataris.

"Sebelum 2002, presiden adalah mandataris MPR. Presiden diberi mandat dan yang bertanggung jawab MPR. Nah, KPK itu bukan mandataris presiden sehingga tak ada istilah hukum mandat kok dikembalikan," kata dia.

Mahfud melanjutkan, di dalam Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, orang yang mengembalikan mandat karena pensiun, meninggal dunia, atau karena mengundurkan diri.

Adapun KPK, bukan mandataris siapapun. Lembaga itu independen kendati berada di lingkaran kepengurusan eksekutif, namun bukan di bawah presiden.

Dengan demikian, kata Mahfud, secara yuridis pengembalian mandat yang dilakukan pimpinan KPK tidak berarti KPK kosong karena lembaga antirasuah itu bukan mandataris presiden.

Baca juga: Anggota DPR usulkan Presiden segera lantik pimpinan KPK

Baca juga: Komisioner KPK mundur dinilai resisten dan cari sensasi


Meski demikian, menurut Mahfud, secara arif Presiden Joko Widodo perlu memanggil para pimpinan KPK untuk bertukar pendapat, konsultasi, serta berdiskusi mengenai nasib KPK.

"Apa salahnya dipanggil kan mereka mengatakan saya kok tak pernah diajak bicara tentang nasib KPK. Nah sekarang waktunya mereka diajak bicara dalam situasi seperti ini. Saya kira presiden cukup bijaksana untuk mengundang mereka," kata Mahfud.

Baca juga: Pimpinan KPK: Pembahasan revisi UU KPK seperti sembunyi-sembunyi

Baca juga: Pengamat minta publik kawal pembahasan revisi UU KPK

Pewarta : Luqman Hakim
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar