BPK: Makin banyak laporan keuangan pemerintah pusat-daerah raih WTP

id bpk,presiden jokowi,wajar tanpa pengecualian

Presiden Joko Widodo menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester I Tahun 2019 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/9). (Desca Lidya Natalia)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) mengatakan makin banyak laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Hari ini kita menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHS) semester I/2019 ini kepada Pak Presiden, sama halnya seperti yang sudah kita sampaikan ke DPR dan DPD," kata ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

Moermahadi didampini oleh anggota BPK lainnya, sedangkan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

"Jadi, ada beberapa hal disampaikan terkait hasil laporan keuangan, baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah itu 'progresnya' sangat baik, LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) maupun LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), presentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP," tambah Moermahadi.

Baca juga: BPK sampaikan IHPS dan LHP semester pertama 2019 ke DPR RI

Selain laporan keuangan, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja yang secara umum telah dijelaskan kepada Presiden Jokowi berikut rekomendasinya.

"Dalam kesempatan ini juga disampaikan bahwa BPK periode 2014-2019 akan berakhir Oktober, jadi kesempatan ini beberapa anggota dan saya pamit pada Presiden bahwa kami sudah menyampaikan pemeriksaan," ungkap Moermahadi.

Moermahadi menyebutkan ada empat kementerian/lembaga pusat yang mendapatkan opnisi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Ada empat yang WDP, yaitu Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga), KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sedangkan yang mendapat disclaimer (tidak memberikan opini) ada Bakamla (Badan Keamanan Laut), sama seperti laporan yang kemarin, kalau pemerintah daerah di situ tinggal dua, kabupaten/kota sudah naik semua," jelas Moermahadi.

Baca juga: BPK diminta optimalkan pengawasan kinerja pemerintah daerah

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 81 lembaga kementerian termasuk BPK dan satu laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Empat LKKL memerpoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan satu kementerian/lembaga mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

Sedangkan mengenai Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 terjadi peningkatan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). BPK memberikan opini WTP kepada 443 LKPD (82 persen), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 86 LKPD (16 persen) serta opini Tidak Memberikan Pendapat pada 13 LKPD (2 persen).

Baca juga: Cegah korupsi, guru besar UI dorong pemeriksaan BPK

Berdasarkan tingkat pemerintahan, capaian opini WTP telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Secara keseluruhan, BPK menemukan 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2019. Jumlah tersebut meliput 7.236 permasalahan kelemahan sitem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan senilai Rp9.68 triliun serta 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektivan senilan Rp676,81 miliar.

Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar