PKS tidak permasalahkan Presiden undang Prabowo

id kabinet jokowi,prabowo subianto, pks, hidayat nur wahid

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo berjalan memasuki kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan keduanya bersama Wapres Ma'ruf Amin periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya tidak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto datang ke Istana Negara pada Senin (21/10) sore.

"Itu bukan domain PKS, itu domain Presiden untuk mengundang, itu hak Gerindra untuk menerima atau tidak. Semua silahkan menentukan haknya masing-masing, rakyat akan menilai dan memberikan keputusannya pada Pemilu yang akan datang," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan PKS tidak merasa ditinggalkan ketika Gerindra bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf karena koalisi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sudah bubar sehingga tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan.

Menurut dia, kalau Prabowo mengambil sikap bergabung pemerintahan, itu hak masing-masing dan tentu sudah mempertimbangkan konsekuensi yang diambilnya.

"Semua silakan melalukan haknya masing-masing, rakyat yang akan menilai dan memberikan keputusan pada Pemilu yang akan datang," ujarnya.

Baca juga: Prabowo tiba di istana temui Presiden

Baca juga: Prabowo sodorkan konsepsi "dorongan besar"' ke Jokowi

Baca juga: Sekjen Partai Gerindra ingin Prabowo bersama Jokowi


HNW tidak melihat ada oportunisme dan aji mumpung kalau Gerindra jadi bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf karena itu merupakan pilihan politik dan tentu ada konsekuensinya.

Menurut dia, rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang telah memilih dan mengantarkan partai pada posisinya masing-masing, akan melihat dengan cermat.

"Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tentu akan menilai dengan secermat mungkin, dan yang menjadi ukurannya kemungkinan di Pilkada 2020," katanya.

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar