Politik kemarin, Paspor eks ISIS diblokir hingga calon perseorangan

id Eks wni isis, isis, kpu, calon perseorangan, pilkada 2020,Mahfud MD,banser, moeldoko, ksp, asrul sani

Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) H Armudji (tengah) didampingi Wakil Ketua Umum Adeksi sekaligus Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, SH (kanan) menyerahkan cendera mata kepada Menko Polhukam RI, Mahfud MD di sela kegiatan "roadshow" persiapan Munas V Adeksi yang akan digelar di Mataram 10-13 Maret 2020. ANTARA/HO Humas DPRD/am.

Jakarta (ANTARA) - Terdapat beberapa berita politik kemarin (Senin, 24/2) yang menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, diawali rencana rencana memblokir paspor eks WNI ISIS hingga KPU menerima 96 persyaratan dukungan calon perseorangan pada Pilkada 2020.

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

Mahfud: Paspor ISIS eks WNI akan diblokir

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan segera memblokir paspor anggota ISIS eks WNI setelah proses identifikasi selesai dilakukan.

"Mereka yang sudah teridentifikasi dengan nama, alamat asal, sekarang ada dimana, sejak kapan bergabung dengan ISIS, itu sudah mulai disetor ke Kemenkumham agar paspornya diblokir," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Moeldoko: Banser layak jadi komponen cadangan

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengatakan, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Ansor sangat layak menjadi komponen cadangan pertahanan karena memiliki struktur yang lengkap dari tingkat pusat hingga daerah.

"Saya tidak sangsi soal loyalitas dan integritas kalian terhadap bangsa. Jika ada potensi komponen cadangan, saya setuju Banser bisa jadi komponen cadangan," ujarnya, saat membuka Apel Kebangsaan dan Pembukaan Susbanpim (Kursus Banser Pimpinan) Angkatan V di Taman Candra Wilwatikta Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Senin, demikian keterangan tertulis yang diterima ANTARA.

Selengkapnya di sini

Arsul Sani imbau larangan merokok diterapkan di gedung DPR RI

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengimbau pihak-pihak yang berkunjung ke dalam gedung DPR RI agar dilarang merokok.

Imbauan itu juga disampaikan untuk semua penghuni gedung MPR/DPR/DPD RI termasuk anggota DPR RI agar tetap disiplin merokok di tempat yang dibolehkan merokok.

"Untuk tidak merokok di tempat-tempat yang tidak boleh untuk merokok. Merokok silakan hanya di tempat yang boleh merokok," kata Arsul di Kompleks Parlemen RI Senayan, Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Mahfud sebut politik uang masih terjadi dalam pilkada

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan, praktik-praktik politik uang masih terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Mahfud menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada acara Workshop Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKSI), di Jakarta Barat, Senin.

Menurut Mahfud, politik uang mulai terjadi sejak jaman Orde Baru, dimana money politic atau politik uang berlangsung di DPRD.

Selengkapnya di sini

KPU terima syarat dukungan 96 calon perorangan kabupaten kota

Komisi Pemilihan Umum menerima syarat dukungan dari 96 bakal pasangan calon kepala daerah jalur perorangan untuk tingkat kabupaten dan kota di Pilkada Serentak 2020.

Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik, di Jakarta, Senin, mengatakan, sampai hari penutupan penerimaan syarat dukungan 23 Februari 2020, pukul 24.00 WIB, jumlah pasangan bakal calon kepala daerah yang menyerahkan berkas dukungan yakni sebanyak 223 bakal pasangan calon.

Selengkapnya di sini

Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar