Kemendes : Dana desa bisa digunakan untuk pembangunan perpustakaan

id Budaya baca, minat baca di desa, dana desa untuk perpustakaan

Staf Ahli Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Bidang Pengembangan Wilayah Condrad Hendrarto di Jakarta, Selasa (25/2). (Foto : ANTARA/Indriani).

Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Bidang Pengembangan Wilayah Condrad Hendrarto mengatakan dana desa bisa digunakan untuk pembangunan perpustakaan di desa mulai 2020.

"Jika sebelumnya, hanya bisa digunakan untuk pengadaan bahan bacaan, tapi mulai tahun ini bisa digunakan untuk pembangunan perpustakaan," ujar Conrad pada acara Rakornas Perpusnas di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, perpustakaan desa ditempatkan di rumah kepala desa ataupun rumah warga. Berapa persen penggunaan dana untuk perpustakaan, lanjut Conrad, diserahkan kepada musyawarah desa.

Baca juga: Praktisi pendidikan: Masih banyak guru malas membaca

"Sejak adanya dana desa mulai 2015, sudah banyak kegiatan yang berkaitan dengan literasi yang diadakan," sebut dia.

Tercatat jumlah perpustakaan yang ada di desa sebanyak 1.201 perpustakaan dan 12.662 taman bacaan masyarakat. Jumlah tersebut, kecil jika dibandingkan jumlah desa yang berjumlah 74.953 desa.

Meski demikian, Conrad mengemukakan tren perpustakaan di desa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ke depan, dengan adanya internet di desa, akses masyarakat terhadap pengetahuan semakin terjangkau.

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, Totok Suprayitno mengatakan yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan budaya baca. Bukan sekedar membangun perpustakaan.

Baca juga: Budaya literasi harus dimulai dari generasi termuda

"Literasi anak-anak kita masih dibawah dibandingkan negara lain. Untuk itu, selain menyediakan akses bacaan juga penting menumbuhkan budaya baca pada anak-anak," tambah Totok.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan keberadaan perpustakaan yang berada di pedesaan akan dapat mengembangkan inovasi di desa tersebut.

"Minat baca kita, ujarnya rendah, tapi sebenarnya bukan keinginan untuk membaca itu rendah, tapi ketersediaan buku di daerah tersebut masih sulit.

Oleh karena itu, Tito mendorong agar setiap provinsi maupun kabupaten/kota memiliki dinas perpustakaan dan tidak digabungkan dengan dinas lainnya. Selain membangun perpustakaan di tingkat kabupaten/kota, perpustakaan juga harus ada di tingkat kecamatan dan perpustakaan mini di desa.

Baca juga: Safari gerakan nasional gemar membaca kuatkan budaya baca

Pewarta : Indriani
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar