Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga negara lain untuk mengakomodasi calon penerima jaring pengaman sosial, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras.

Menurut Hartono di Jakarta, Kamis, Kemensos telah berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan berbagai lembaga lainnya.

Baca juga: Kemensos nyatakan siap jika penyaluran bansos khusus diperpanjang

Baca juga: Kemensos: BST untuk 9 juta keluarga disalurkan pada Juni


"Kami akan segera lakukan konsolidasi andaikata nanti Kementerian Sosial ditugaskan untuk mengakomodasikan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial," kata Hartono dalam konferensi pers di gedung Kemensos, Jakarta.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, kata Hartono, sudah meminta untuk dilakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait penerima bantuan sosial (bansos) sesuai dengan perbidangan masing-masing.

Sejauh ini Kemenparekraf sudah mengusulkan dan diharapkan konsolidasi lanjutan juga akan dilakukan dengan kementerian lain.

Baca juga: Pakar nilai Kemensos telah susun langkah antisipatif hadapi COVID-19

"Kami akan bahas lebih lanjut terutama terkait dengan pemadanan data dan ketersediaan dari kuota maupun anggaran yang ada," kata Hartono.

Mensos Juliari menyampaikan bahwa sekitar 80 persen dari 3,8 juta petani dan nelayan miskin belum tercatat sebagai penerima bansos di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Dia berjanji akan segera memverifikasi data tersebut dan mengatakan ada kemungkinan petani dan nelayan prasejahtera itu akan menjadi penerima bansos secara reguler.

Baca juga: Kemensos: BST tahap dua cair awal Juni

Baca juga: Jaga silaturahmi di masa pandemi, Kemensos gelar halal bi halal virtual


Sebelumnya, untuk membantu masyarakat prasejahtera terdampak COVID-19 Kemensos sudah menguatkan program bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Selain itu, bantuan non-reguler juga diberikan seperti Bansos Sembako untuk 1,9 juta KK di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) serta Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 9 juta KK di daerah lain di luar Jabodetabek.
 

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020