Ada kekhawatiran pelaksanaan normal baru yang memaksa negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, mengalihkan banyak sumber dayanya untuk pulih dari pandemi COVID-19 justru meningkatkan emisi jika tidak dilakukan dengan benar.
“Nah, kekhawatiran kita ke arah lain itu, kita perlu jaga sama-sama. Kita perlu evaluasi 1-2 tahun ke depan, apakah kita perlu raise ambition,” kata penasihat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nur Masripatin di Jakarta, Selasa.
Baca juga: COVID-19 bukan alasan kemunduran target penurunan emisi NDC
Setelah evaluasi, menurut dia, Indonesia perlu memanfaatkan potensi yang ada, yang belum dimasukkan dalam NDC untuk penurunan emisi GRK lebih ambisius dan itu banyak sekali.
Masripatin juga meminta semua pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian perubahan iklim tidak lagi hanya menyoroti mitigasi saja. Adaptasi juga penting dilakukan, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial tapi juga ekonomi dan ketahanan negara.
Sementara itu, Direktur World Resources Institute (WRI) Indonesia Tjokorda Nirarta Samadhi mengatakan dalam pandangan Bappenas, pembangunan pascapandemi COVID-19 perlu mengikuti Build Back Better dalam rangka penanggulangan krisis iklim.
Langkah itu, menurut dia, bertujuan menghindari kondisi kerentanan semula. Dari paparan Bappenas tercatat enam rekomendasi kebijakan untuk dapat melaksanakan Build Back Better, yakni, pertama mendorong prioritas kebijakan alokasi dan penggunaan anggaran pada masa pemulihan dari pandemi COVID-19 dengan mempercepat transisi ekonomi rendah karbon yang inklusif, adil dan tangguh.
Baca juga: Komitmen pendanaan iklim bertambah di COP-23
Baca juga: Indonesia turunkan 11 persen emisi GRK
Kedua, perlu meningkatkan penggunaan bauran energi bersih. Ketiga, mendorong mobilitas yang bersih dan sehat, selanjutnya (keempat), Bappenas mendorong transformasi infrastruktur dan bangunan rendah karbon. Kelima, mendukung transisi industri menuju rendah karbon, dan keenam, perlu ada investasi dalam penanggulangan perubahan iklim berbasis alami.
Namun demikian, katanya, ada hal yang perlu dicermati terkait kebijakan bantuan finansial. Kiranya pemerintah bisa memberikan syarat terutama untuk sektor swasta agar mendorong terjadinya pembangunan rendah karbon.
Selanjutnya, menurut dia, perlu pula diperkuat diversifikasi pangan untuk konsumsi lokal. Selain itu, perlu memperkenalkan program cash for work pada sektor energi baru terbarukan (EBT) yang menjadi salah satu kunci untuk bergerak pada pembangunan lebih rendah karbon.
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
