“Jangan rehabilitasi orientasinya tapi menjaga mangrove, karena di beberapa daerah kondisinya masih bagus,” kata Asep dalam diskusi Pojok Iklim yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Rabu.
Ia juga mengatakan harus ada pula kebijakan di tingkat daerah untuk memastikan perlindungan hukum untuk ekosistem mangrove dari pembangunan.
“Pembangunan tetap jalan tapi harus pastikan tidak ada penebangan mangrove,” ujar Asep.
Ia mengatakan 3,49 juta hektare hutan mangrove itu tidak luas namun ancamannya justru banyak. Jadi tugas pemerintah memang memastikan itu terlindungi, jika sudah siap baru berlanjut ke tata kelola.
Baca juga: Nadine Chandrawinata curhat batal tanam mangrove gara-gara sampah
Direktur Wetlands International Indonesia Nyoman Suryadiputra mengatakan mangrove sangat strategis sehingga harus ada badan yang khusus mengurusinya, contohnya seperti Badan Restorasi Gambut (BRG) yang khusus dibentuk untuk memulihkan gambut.
Baca juga: Dubes RI untuk Jerman sebut mangrove sebagai penjaga kedaulatan
“Saya dukung moratorium mangrove, tidak boleh lagi dibongkar karena mangrove sudah mulai habis,” ujar dia.
Baca juga: Peneliti usul moratorium konversi mangrove cegah perubahan iklim
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno mengatakan Indonesia perlu memimpin untuk urusan mangrove karena memang sebagai negara dengan sebaran ekosistem terbesar di dunia. Namun ironisnya pengelolanya belum jelas apakah Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KLHK.
The World Mangrove Center, menurut dia, harus segera ada di Indonesia untuk bisa berfungsi secara domestik maupun Internasional. Pada Hari Mangrove Sedunia 2019, Indonesia memang mengusulkan ada pusat mangrove dunia dan kerja sama tersebut sudah dilakukan dengan Jerman, diharapkan sudah dapat beroperasi pada Oktober mendatang.
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2020
