Ombudsman Banten nilai pengelolaan Bansos Pandeglang cukup baik

id Bansos Pandeglang

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan saat bertemu Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban di Pandeglang, Kamis. (Mulyana)

Pandeglang (ANTARA) - Ombudsman RI Perwakilan Banten menilai Kabupaten Pandeglang termasuk salah satu kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan pengelolaan bantuan sosial (bansos) yang cukup baik.

Kondisi itu terlihat dari sedikit jumlah pengaduan masyarakat perihal bansos dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan di Pandeglang, Kamis, mengatakan dalam masa pandemi COVID-19 ini penyaluran bansos menjadi hal yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman Banten.

Baca juga: 421.177 KK terdampak COVID-19 di Banten diberi bantuan

Namun demikian, Kabupaten Pandeglang termasuk salah satu daerah dengan pengelolaan bansos yang dinilai cukup baik.

“Ada sekitar 200 pengaduan yang masuk ke Ombudsman Banten, Kabupaten Pandeglang sendiri hanya ada 7 pengaduan. Artinya dengan sedikitnya pengaduan dari masyarakat, berarti pelayanan sudah baik,"  kata Dedy Irsan saat melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban terkait pelayanan publik di Pandeglang, Kamis.

Ia berharap dengan sedikitnya jumlah pengaduan itu berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan.

Baca juga: Ormas Banten bersama aparat bagikan sembako di Pasar Ciplak

Dedy mengatakan terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Provinsi Banten, Ombudsman mendapatkan berbagai laporan atau pengaduan dari masyarakat, termasuk di antaranya di Kabupaten Pandeglang.

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengatakan, pihaknya mengapresiasi penilaian Ombudsman Banten karena dengan penilaian seperti itu berarti kinerja pemerintah daerah bidang sosial cukup optimal.

"Minimnya pengaduan masyarakat tentang bansos ini kita sangat bersyukur, akan tetapi kita tetap introspeksi dan mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan kita, agar ke depanya lebih baik lagi,“ kata Tanto.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriah mengatakan penilaian Ombudsman tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan dinsos dengan membuka posko pengaduan publik dalam penyaluran berbagai bansos.

Baca juga: Anak-anak terdampak banjir di Lebak terima bantuan seragam sekolah

"Sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat dan juga sebagai upaya antisipasi kemungkinan adanya permasalahan yang timbul, dengan adanya posko pengaduan publik ini tentunya kita bisa mengetahui terkait permasalahan yang ada dan segera bisa menindaklanjuti," kata Nuriah.

Ia menambahkan terkait masih adanya permasalahan dalam penyaluran bansos saat ini, pihaknya sedang dan terus melakukan musyawarah dengan pihak desa untuk mencocokkan data penerima bansos.

Ia berharap setelah mengecek data tersebut dengan pihak desa, pihaknya menemukan penerima bantuan yang tidak sesuai, seperti penerima bansos orangnya sudah meninggal, pindah domisili, sudah sejahtera dan lain sebagainya.

"Masalah ini yang menjadi konsentrasi kami, agar bansos ini betul-betul tepat sasaran dan transparan," kata Nuriah. 

Baca juga: Komisi VIII DPR minta hanya satu data kemiskinan di Kemensos

Pewarta : Mulyana
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar