Rencana itu termasuk dengan mendorong Kongres AS menyetujui lebih banyak pendanaan bagi upaya internasional dalam memerangi COVID-19.
Keterlibatan kembali AS di tingkat global telah menjadi salah satu prioritas Biden sejak menjabat pada Rabu (20/1).
Salah satu tindakan pertamanya adalah membatalkan rencana mantan Presiden Donald Trump untuk menarik AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang berbasis di Jenewa.
Di bawah strategi COVID-19 AS, Biden akan mengarahkan menteri luar negeri serta menteri kesehatan dan layanan kemanusiaan agar memberi tahu WHO dan aliansi vaksin GAVI tentang niat Washington untuk mendukung Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator dan bergabung dengan Fasilitas COVAX.
Wakil Presiden Kamala Harris telah berbicara dengan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Kamis tentang rencana Washington, kata Gedung Putih.
Program ACT-Accelerator beserta fasilitas COVAX adalah rencana global untuk mengatasi pandemi, yang bertujuan untuk memberikan dua miliar dosis vaksin virus corona pada akhir tahun 2021, 245 juta perawatan, dan 500 juta tes. Gelombang vaksin pertama diharapkan sudah dapat dikirim ke negara-negara miskin pada Februari.
"Pemerintahan Biden-Harris akan mencari dana dari Kongres untuk memperkuat dan mempertahankan upaya ini, serta inisiatif multilateral lain yang ada yang terlibat dalam memerangi COVID-19," menurut strategi tersebut, yang juga menyeru pemerintah AS agar mencari cara untuk menyumbangkan surplus vaksin AS di masa depan.
Pada Desember, Kongres AS mengalokasikan empat miliar dolar AS atau sekitar Rp56 triliun bagi tanggapan global terhadap pandemi, termasuk pengadaan dan pengiriman vaksin. Tapi, calon Biden untuk menteri luar negeri, Antony Blinken, memperingatkan bahwa "sumber daya tambahan mungkin dibutuhkan."
Sejauh ini ACT-Accelerator telah menerima enam miliar dolar AS atau Rp84 triliun dan janji AS sebesar empat miliar dolar atau Rp56 triliun, tetapi masih membutuhkan 23 miliar dolar AS atau Rp322 triliun lagi.
Blinken mengatakan AS memiliki kepentingan nasional untuk memastikan bahwa vaksin didistribusikan secara efektif dan cepat secara global.
"Kami melihat potensi krisis utang di antara negara-negara berkembang. Kami melihat krisis kesehatan masyarakat di beberapa negara karena COVID telah mempersulit penyediaan layanan kesehatan lainnya," kata Blinken.
"Kami melihat kerapuhan negara meningkat, bukan menurun ... jadi kami memiliki minat nyata untuk membantu," katanya, Selasa (19/1).
Blinken juga menggambarkan WHO sebagai "organisasi tidak sempurna yang membutuhkan reformasi".
Trump telah memotong dana ke WHO tahun lalu dan mengumumkan mundur dari badan tersebut karena menuduh WHO sebagai boneka China. WHO membantah tuduhan Trump itu.
Sumber : Reuters
Baca juga: Di bawah Biden, AS akan kembali bergabung ke WHO
Baca juga: Uni Eropa sambut baik AS bergabung kembali dengan kesepakatan iklim
Baca juga: AS belum putuskan untuk kembali bergabung ke kesepakatan nuklir Iran
Pengarahan pertama Gedung Putih dalam pemerintahan Biden
Penerjemah: Azis Kurmala
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
