Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Masdalina Pane mengatakan bahwa penguatan posyandu di seluruh daerah merupakan salah satu kunci penting dalam upaya penurunan prevalensi kekerdilan atau stunting.

"Penguatan posyandu menjadi upaya strategis dalam program penurunan prevalensi stunting," kata Masdalina Pane dihubungi di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Pemkab Purbalingga intensifkan penguatan posyandu cegah kekerdilan

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) itu menjelaskan, penguatan posyandu dapat dilakukan dengan cara makin mendekatkan posyandu ke masyarakat.

Dia juga mengatakan bahwa keberadaan posyandu sangat efektif karena menjadi garda terdepan dalam upaya mendukung optimalisasi tumbuh kembang balita.

"Selain dapat menjadi tempat pemeriksaan pertama bagi balita, pemantauan tumbuh kembang anak hingga pemberian vaksinasi di mana semuanya mendukung upaya pencegahan stunting pada balita," katanya.

Baca juga: Kemenko PMK mendorong penguatan posyandu

Pane menambahkan bahwa edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pencegahan stunting kepada masyarakat, khususnya para orang tua juga dapat dilakukan di posyandu.

"Dengan terus memperkuat peran posyandu diharapkan akan mendukung upaya mewujudkan generasi emas dan berkualitas. Ketika seorang anak diperiksa di posyandu diketahui mengalami permasalahan dalam tumbuh kembangnya maka bisa langsung ditindaklanjuti," katanya.

Baca juga: Cegah pernikahan dini, dosen UMI edukasi pelajar di SMKN 13 Maros

Sementara itu, ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dr Yudhi Wibowo mengatakan bahwa keberadaan posyandu perlu terus dioptimalkan karena berperan penting dalam upaya penurunan prevalensi kekerdilan atau stunting.

"Posyandu berperan penting, salah satunya untuk melakukan deteksi dini terkait kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak melalui buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA," kata Yudhi.

Baca juga: Dashat dan Dapur Balita Sehat diintegrasikan untuk cegah stunting

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengingatkan bahwa program penurunan prevalensi kekerdilan atau stunting memerlukan komitmen kuat dari seluruh pimpinan daerah.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto mengatakan salah satu hal prioritas yang perlu dilakukan pemda dalam penurunan stunting adalah komitmen dan konsistensi yang kuat dari pimpinan daerah. T.W004

Baca juga: UGM tingkatkan kapabilitas jurnalis dukung pencegahan stunting di NTB
Baca juga: Kemenkes: Jaga gizi ibu hamil dan balita agar terhindar dari stunting


Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2022