Tentunya kami menyambut baik penghapusan kredit macet para UKM korban gempa 2006, harapannya mereka bisa kembali bangkit dan lebih berkembang,"Bantul (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di daerah ini yang menjadi korban gempa bisa bangkit menyusul penghapusan kredit macet akibat bencana tersebut oleh pemerintah dan DPR RI.
"Tentunya kami menyambut baik penghapusan kredit macet para UKM korban gempa 2006, harapannya mereka bisa kembali bangkit dan lebih berkembang," kata Kepala Bidang Koperasi, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul, Tri Murdianani di Bantul, Selasa.
Sebelumnya, Pemerintah dan Komisi VI DPR-RI menyepakati penghapusbukuan kredit macet para UMKM di Bank BUMN akibat korban gempa di DIY 2006 , yang mencapai sebesar Rp9,403 miliar hingga periode akhir 2012.
Keputusan penghapusbukuan dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Bowono X dan Direksi Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, di Gedung DPR/MPR-RI, Jakarta, Senin (4/2).
Menurut dia, meski pihaknya belum mengetahui secara teknis bagaimana mekanisme penghapusan kredit macet pelaku UKM korban gempa karena keputusan tiap masing-masing bank berbeda, namun setidaknya ini memberikan kabar baik bagi pelaku UMKM itu sendiri.
"Ke depan tentu mereka bisa lebih mudah dalam hal penguatan permodalan usaha dan makin menggeliat, dibanding sebelumnya yang masih di black list, juga yang sebelumnya harus membayar tagihan bulanan, namun beban semakin berkurang," katanya.
Menurut dia, sesuai data rekapitulasi sisa kredit para UMKM korban gempa se-DIY per 2009 dari sejumlah bank negara seperti BTN ada empat debitur dengan nilai sebesar Rp1,1 miliar, kemudian Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp488 juta dengan 46 debitur.
Kemudian Bank Mandiri dengan nilai sebesar Rp6,02 miliar dari sebanyak 120 debitur, serta kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp6,3 miliar dengan sebanyak 555 debitur.
"Untuk para UMKM dari Bantul kami angkanya tidak tahu pasti, karena yang diserahkan dari bank data seluruhnya, selain itu sebagian juga tidak disertai by name karena rahasia bank, tapi yang dari Bantul jumlahnya relatif kecil," katanya.
Ia mengatakan, dari data tersebut tentu sampai akhir 2012 lalu sudah berkurang, karena setidaknya pemprov DIY bersama pemerintah pusat ada upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kredit yang menimpa para UMKM korban gempa 2006 lalu.
"Pada 2010 lalu juga ada tim Ad Hoc penyelesaian kredit bermasalah pascagempa bagi UMKM di DIY yang mengusulkan permohonan kepada Kementerian Perekonomian untuk menyelesaikan kredit bermasalah bagi para UMKM korban gempa," katanya.
(KR-HRI/H008)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
