Hasil tersebut diketahui setelah PGI melakukan pemeringkatan Tata Kelola Pemerintah Provinsi di Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia atau Indonesia Governance Index (IGI).
Peneliti PGI Provinsi DKI Jakarta Herry Yogaswara, Kamis mengatakan IGI merupakan model pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan provinsi yang paling komprehensif dan dilakukan terhadap empat sektor, antara lain pemerintah, birokrasi, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil.
"Keempat sektor tersebut dinilai berdasarkan prinsip-prinsip good governance, seperti partisipasi, akuntabilitas, keadilan, transparansi, efisiensi dan efektifitas," kata Herry di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Menurut Herry, dalam menyusun IGI, pihaknya menerjunkan sejumlah peneliti ke 33 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.
"Di sana, para peneliti mengumpulkan dan menganalisa sejumlah data terkait dengan tata kelola pemerintahan, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Daerah (Perda), statistik, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lain-lain," ujarnya.
Disamping itu, katanya, para peneliti juga mewawancarai beberapa narasumber yang dianggap kompeten dalam mewakili pemerintah, birokrat, pengusaha serta masyarakat sipil.
"Sebelumnya, kita juga sudah pernah melakukan pemeringkatan tata kelola pemerintahan provinsi pada tahun 2008 silam. Waktu itu, Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat pertama dengan indeks 6,5," ungkap Herry.
Sebagai informasi, pada survei yang dilakukan PGI kali ini, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi ketiga dengan indeks 6,33. Sedangkan, posisi kedua ditempati Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks 6,8, kemudian disusul Provinsi Jawa Timur dengan indeks 6,42.
(R027/T007)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
