"Strategi diplomasi publik Indonesia ke Australia tetap harus dikoordinasi oleh Kemlu. Kemlu perlu menjadi koordinator untuk semua pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi publik terhadap Australia, dan yang lainnya ada di bawah koordinasi Kemlu," ujar Dubes Nadjib.
Menurut Nadjib, dalam melakukan diplomasi publik terhadap Australia, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan harus menyatukan pendapat dan pemikiran mengenai citra atau "branding" yang akan ditunjukkan Indonesia kepada publik di Australia.
"Kita perlu lebih memperdalam tentang bagaimana branding Indonesia ke masyarakat banyak di Australia. Karena kalau kita ke daerah-daerah pelosok Australia, mereka jarang yang tahu tentang Indonesia padahal anak-anaknya banyak yang belajar bahasa Indonesia di sekolah, tetapi gurunya orang Malaysia. Itu tata bahasanya jadi berantakan," ungkapnya.
Dubes Nadjib menyebutkan salah satu upaya diplomasi publik yang cukup sukses yang dilakukan Indonesia adalah Festival Film Indonesia (FFI) di Perth dan Melbourne.
"FFI di Perth dan Melbourne itu suatu sukses besar bagi public diplomacy Indonesia," kata dia.
Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Evi Fitriani mengatakan bahwa pemerintah dalam melakukan diplomasi publik harus menentukan citra Indonesia yang ingin ditampilkan kepada masyarakat Australia.
"Peran diplomasi publik itu sangat penting. Dalam diplomasi publik itu harus jelas kita mau dilihat seperti apa oleh publik Australia," ujar dia.
Menurut Evi, ada beberapa faktor penting tentang Indonesia yang dapat menjadi "branding" yang kuat untuk ditampilkan dalam diplomasi publik, salah satunya Indonesia sebagai negara Muslim moderat.
"Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, namun Islam di Indonesia adalah Islam moderat yang dapat berdampingan dengan demokrasi," jelas dia.
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
