Jakarta (ANTARA News) - Indonesia dan Malaysia dalam dalam pertemuan Konsultasi Tahunan (Annual Consultation) Indonesia-Malaysia ke-12 di Kuching, Malaysia, membahas empat isu utama terkait perdagangan dalam upaya meningkatkan kerja sama kedua negara.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa empat isu yang dibahas adalah perjanjian perdagangan lintas batas (border trade agreement/BTA), normalisasi perdagangan ekspor dan impor lewat Entikong-Tebedu, kerja sama di sektor produk halal, serta kerja sama di bidang kelapa sawit.

"Perdagangan merupakan isu penting yang selalu dibahas dalam setiap Konsultasi Tahunan kedua Kepala Negara karena berperan penting dalam memajukan kerja sama ekonomi Indonesia-Malaysia," kata Enggartiasto, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat.

Pembahasan empat isu utama perdagangan tersebut dipimpin oleh kedua kepala negara. Dalam pembahasan tersebut, Enggartiasto mendampingi Presiden Joko Widodo.

Terkait sawit, Enggartiasto menekankan bahwa kedua Kepala Negara menyampaikan pernyataan bersama yang cukup tegas terkait praktik diskriminasi yang dilakukan para mitra dagang. Kedua negara sepakat untuk saling bekerja sama menanggapi perlakuan tidak adil terhadap produk sawit.

"Termasuk menanggapi laporan Parlemen Eropa mengenai Resolution on Palm Oil and Deforestation of the Rainforest," ujar Enggartiasto.

Sementara itu terkait BTA, kedua Kepala Negara sepakat mendorong penyelesaian perundingan tersebut segera setelah negosiasi perjanjian perlintasan perbatasan (Border Crosssing Agreement/BCA) yang menentukan titik lintas batas ditandatangani awal tahun depan.

"BTA akan memberi payung dan kepastian hukum bagi kedua negara dalam melakukan perdagangan lintas batas. Dengan begitu, keperluan penduduk di perbatasan dapat dijamin karena hal ini merupakan kewajiban kedua negara," kata Enggartiasto.

Sementara itu, terkait normalisasi perdagangan di pintu Entikong-Tebedu, telah terdapat kemajuan sejak Juli 2017 ketika Enggartiasto dan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) Malaysia Dato` Sri Mustapa Mohamed mengunjungi pos lintas batas Entikong-Tebedu.

Saat ini, kedua menteri tersebut menunggu realisasi penyelesaian satu infrastruktur pemotongan bukit di wilayah Malaysia antara jalur kargo pelabuhan daratan (dry port) Entikong-Tebedu.

"Secara pararel kami sepakat melakukan sebuah kajian bersama agar nanti ketika kegiatan perdagangan ekspor-impor normal kembali, Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Serawak dapat menerima manfaat yang maksimal. Kajian bersama tersebut akan ditindaklanjuti di tingkat senior official`s meeting (SOM) secara teknis," tambah Enggartiasto.

Mengenai isu produk halal, setelah pertemuan Joint Trade and Investment Committee (JTIC) Indonesia-Malaysia bulan Juli 2017 lalu di Kuching, Malaysia, kedua menteri sepakat untuk mendorong penyelesaian nota kesepahaman antara badan otoritas halal kedua negara.

Kedua Kepala Negara memberi mandat agar nota kesepahaman dapat segera diselesaikan. Indonesia akan mengawal agar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku otoritas penyelenggara jaminan produk halal dapat melakukan Mutual Recognition Agreement (MRA) sehingga produk dan logo halal kedua negara dapat saling diterima di pasar masing-masing.

"Kerja sama dalam hal produk dan logo halal ini diharapkan dapat mendorong pengembangan industri produk halal di Indonesia, mengingat prospek perdagangannya yang sangat besar saat ini," kata Enggartiasto.

Konsultasi Tahunan merupakan mekanisme bilateral tertinggi antara kedua negara di tingkat Kepala Pemerintahan. Konsultasi Tahunan membahas sejumlah masalah yang kerap terjadi dalam hubungan kedua negara seperti ekonomi dan perdagangan, pendidikan, pertahanan, persoalan keimigrasian, hingga kerja sama sosial budaya.



Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017