Novanto enggan komentar banyak diperiksa saksi KTP-e

id setya novanto, korupsi ktp-e

Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kiri) tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (24/11/2017). Ketua DPR itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana. (ANTARA /Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Setya Novanto tidak memberikan komentar banyak seusai diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-e) dengan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo.

Novanto membenarkan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo yang merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution.

"Anang," kata Novanto singkat seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Namun selanjutnya, Novanto memilih bungkam dan langsung masuk mobil tahanan KPK yang telah menunggunya.

Saat ini, Novanto telah ditahan Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi tepat di belakang gedung KPK, Jakarta.

KPK juga sedianya akan memeriksa Dwina Michaella yang merupakan anak dari Setya Novanto sebagai saksi juga untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo.

"Belum ada informasi, kami tunggu sampai dengan jam kerja di hari ini," kata Febri.

Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setya Novanto menyatakan Dwina tidak dapat hadir dikarenakan surat pemanggilan belum diterima oleh yang bersangkutan.

Sebelumnya, KPK juga merencanakan memeriksa Rheza Herwindo, yang juga anak dari Setya Novanto pada Kamis (23/11).

Namun, yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik dan juga tidak ada informasi alasan ketidakhadirannya.

Anang Sugiana Sudihardjo merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution yang ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP-e pada 27 September 2017.

PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-elektronik (KTP-e) yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Indikasi peran Anang Sugiana Sudihardjo terkait kasus itu antara lain diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agusitnus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto dan kawan-kawan.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek KTP-e.

Anang Sugiana Sudihardjo disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga telah menetapkan kembali Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi KTP-e pada Jumat (10/11).

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.

Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar