KPK akan hadirkan tiga ahli praperadilan Novanto

id Setya Novanto,Proses Hukum Setya Novanto,keterangan ahli,praperadilan setnov,setiadi

Dokumentasi Pernyataan Sikap Partai Golkar Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) seusai memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pleno tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta, Selasa (18/7/2017). DPP Partai Golkar memutuskan mematuhi keputusan Rapimnas 2017 bahwa tidak ada Munaslub untuk menggantikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, sehingga Setya Novanto akan menjalankan tugasnya sebagai Ketum hingga akhir masa jabatan tahun 2019 walaupun telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi KTP-el oleh KPK. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan tiga ahli dalam lanjutan sidang praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Kusno akan menggelar lanjutan sidang praperadilan Setya Novanto dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon pada Selasa (12/12).

"Kemungkinan ada tiga. Ahli hukum pidana, kemudian ahli hukum acara pidana, dan juga ahli hukum tata negara. Untuk namanya besok saja yang jelas dari luar kota semua," kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Terkait rencana menghadirkan juga saksi fakta pada praperadilan, Setiadi menyatakan pihaknya masih mempertimbangkannya karena harus melaporkan kepada pimpinan KPK terlebih dahulu perkembangan jalan proses praperadilan sampai saat ini.

"Untuk saksi fakta akan kami pertimbangkan dulu karena kami harus melaporkan perkembangan kepada pimpinan," ujar Setiadi.

Agenda sidang praperadilan pada Senin (11/12) adalah mendengarkan keterangan ahli dari pihak Setya Novanto.

Pihak Novanto menghadirkan tiga orang saksi, antara lain ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir, ahli pidana Universitas Airlangga Surabaya Nur Basuki Minarno, dan ahli hukum tata negara Margarito Kamis.

Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik pada Jumat (10/11).

Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar