Pada 2016, gedung sekolah SMA Negeri 9 Kota Bandung rusak diterjang banjir, sehingga mengakibat jebolnya tembok pembatas sekolah dan tujuh ruang kelas dan perpustakaan tergenang air.
Sementara 35 unit komputer terendam dan ribuan buku hancur, serta dokumen-dokumen penting milik sekolah hilang.
Aher menuturkan pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi kelas ini merupakan bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Pemprov Jawa Barat sebesar Rp862.783.200 sementara rehabilitasi kelas berasal dari dana alokasi Khusus (DAK) APBN Rp440.315.550 serta dana CSR PT bank bjb sebesar Rp365.603.000.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki kualitas pendidikan, termasuk kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan salah satu persoalan yang terus diselesaikan adalah pembangunan ruang kelas.
"Jawa Barat termasuk provinsi dengan lompatan pembangunan ruang kelas paling besar di Indonesia. Karena tidak ada sepanjang sepuluh tahun dibangun, dulu waktu diawal tahun (masa pemerintahan Aher periode pertama), pembangunan SD dan SMP terbangun kurang lebih 15 ribu ruang kelas. Itu di tahun 2008-2010 dan 2011 sampai sekarang catatannya sudah terbangun juga, alhamdulillah, sebanyak 30 ribu ruang kelas," kata Aher.
Hal ini, menurut dia, berdampak pada kenaikan tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK di Jawa Barat. Pada 2008 APK Jawa Barat ada di raking 32 dari 33 provinsi (saat itu belum ada Provinsi Kalimantan Utara).
Namun, pada 2016 ranking Jawa Barat melonjak cukup signifikan di posisi 11 dari 34 provinsi atau berada di angka 76,62 persen.
Menurut Aher lembangunan RKB dan rehabilitasi ruang kelas merupakan salah satu program prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Barat sebagai bagian dari peningkatan aksesbilitas dan daya tampung pendidikan, termasuk yang dilaksanakan di SMA Negeri 9 Kota Bandung yang menggunakan DAK atau Dana Alokasi Khusus.
Realisasi anggaran DAK 2017 sebesar lebih dari Rp68 miliar dengan 335 ruang dan pada 2018 ini, anggaran yang direncanakan sebesar lebih dari Rp143 miliar dengan 677 ruang dan melalui upaya tersebut, diharapkan mutu pendidikan di Jawa Barat dapat terus berkembang, walaupun berdasarkan data dari Dinas Pendidikan pada 2016, sektor pendidikan di Jawa Barat terlihat terus mengalami peningkatan.
Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pendidikan dari 60,45 poin pada 2015 menjadi 61,39 poin pada 2016 dan meningkatnya Angka Melek Huruf dari 98,29 poin pada 2015 menjadi 98,78 poin pada 2016 serta RLS 2016 sebesar 7,95 tahun, dan APK SMA/SMK/MA/Sederajat pada 2016 mencapai 76,62 persen.
Ke depan, lanjut Aher, khususnya pada 2018 ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru, yaitu SMA sebanyak tiga unit dengan total Rp15 miliar dan SMK sebanyak dua unit sebesar Rp10 miliar.
Sementara itu, untuk rencana pengadaan lahan pada 2018 ini akan dilakukan untuk SMA dan SMK dengan total masing-masing sebesar Rp15 miliar dan hal ini akan menjadi prioritas, mengingat berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, 69 sekolah yang terdiri dari 45 SMA dan 24 SMK di 21 kabupaten/kota di Jawa Barat belum memiliki lahan mandiri.
"Dengan demikian, diharapkan target dalam menyelesaikan permasalahan lahan akan tuntas pada 2019," kata dia.
Aher menghimbau kepada semua pihak baik dunia usaha atau masyarakat umum agar membantu dunia pendidikan disamping pengembangan bidang lain.
"Yang jelas pendidikan ini gerakan bersama, tentu selama ini tanggung jawab pemerintah paling besar. Tentu ketika ada pihak-pihak lain yang ingin membantu dipersilahkan, terbuka," ujar Aher.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
