"Kami siap membantu pembangunan jalur KA melalui sosialisasi kepada masyarakat," kata Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yosep Muhammad Holis di Lebak, Rabu.
Pemkab siap melakukan pendataan terhadap ribuan kepala keluarga yang menempati lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Pendataan ulang dan pemetaan jalur perlu dilakukan, karena jalur Rangkasbitung-Labuan sepanjang 70 Km dihentikan operasinya tahun 1980-an.
Sedangkan, jalur Rangkasbitung-Bayah sepanjang 150 Km dihentikan operasinya tahun 1960.
Pembangunan reaktivasi jalur KA karena akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Disamping itu juga akan membebaskan Kabupaten Lebak dan Pandeglang dari daerah tertinggal.
Kehadiran pembangunan jalur KA tentu secara langsung membuka akses ekonomi antara wilayah selatan dengan bagian utara Provinsi Banten yang lebih maju.
Karena itu, pemerintah daerah akan mengawal pembangunan jalur KA dengan mensosialisasikan kepada masyarakat.
Begitu juga akan melaksanakan pembuatan analisis dampak lingkungan (Amdal) dan perencanaan lainya.
"Kami berharap pembangunan jalur KA bisa direalisasikan tahun ini," ujarnya menjelaskan.
Menurut dia, saat ini Kabupaten Lebak mengawal pembangunan nasional di antaranya Waduk Karian yang berlokasi di Kecamatan Rangkasbitung.
Selain itu juga pembangunan Jalan Tol Serang-Rangkasbitung-Panimbang, termasuk pembangunan jalur "double track" kereta rel listrik (KRL) atau Commuter Line Rangkasbitung-Maja.
Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang dengan melintasi Kecamatan Cibadak, Warunggunung, Cikulur, Cileles, dan Banjarsari.
"Kami sangat mendukung pembangunan jalur rel KA Rangkasbitung-Bayah-Labuan difungsikan lagi karena akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Pewarta: Mansyur
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
