"Peningkatan itu seiring dengan meningkatnya skala kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dari skala tiga pada 2013 menjadi tiga setengah pada 2017," kata Aher saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018 dalam Sidang Paripurna DPRD Jabar, Senin.
Aher mengatakan peningkatan daya saing dan kepuasan masyarakat ini terlihat dari jumlah terbitnya perizinan nasional yang mencapai 223.000 izin dari sebelumnya 39.029 izin.
"Pendapatan asli daerah pun melonjak dari 12,4 trilyun rupiah pada Tahun 2013 menjadi 18,3 triliun rupiah lebih pada 2017," kata dia.
Pencapaian ini disebutnya cermin akumulasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang telah dicapai sejak 2013 hingga akhir Tahun Anggaran 2017.
Pada 2013 APBD Jabar sebesar Rp17,38 triliun, tapi pada penghujung pelaksanaan RPJMD 2017, meningkat menjadi Rp32,19 triliun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah melonjak menjadi Rp32,56 triliun lebih dari Rp18,40 triliun untuk priode sama.
"APBD yang terus meningkat pada setiap tahunnya tersebut, dapat dimaknai bahwa kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hasil pembangunan terus meningkat," ujar Aher.
Beberapa indikator yang ditunjukkan Aher adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,29 persen yang berada di atas rata-rata nasional 5,19 persen, laju inflasi 3,63 persen atau di bawah laju inflasi nasional3,61 persen, pendapatan per kapita naik menjadi Rp27,96 juta dari Rp8,53 juta.
Indeks pendidikan juga naik dari 58,08 poin menjadi 62,19 poin, Angka Harapan Lama Sekolah meningkat dari 11,81 pada 2013 menjadi 12,76 tahun pada 2017, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah meningkat dari 72,68 persen pada 2013/2014 menjadi 81,25 persen pada 2017/2018.
Pada kurun waktu RPJMD Tahun 2013-2018 telah direalisasikan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA rata-rata 1.712.498 siswa setiap tahun; Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMA/SMK/MA Negeri, Swasta dan pesantren sebanyak 12.243. Jumlah ini melampaui target janji Gubernur 10.000 unit.
Untuk kualitas iklim usaha dan investasi, dia menyatakan tingkat partisipasi angkatan kerja naik dari 63,01 persen pada 2013 menjadi 63.34 pada 2017. Laju Pertumbuhan Ekspor pun meningkat dari 5,5 persen pada 2013 menjadi 13,42 persen pada 2017. Sedangkan nilai investasi penanaman modal asing (PMA) meningkat dari Rp93,5 triliun menjadi Rp162,7 triliun, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) meningkat dari Rp26,2 triliun menjadi Rp94,05 triliun pada 2017.
"Jawa Barat menempati urutan tertinggi dalam Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai investasi PMA-PMDN di Jawa Barat berdasarkan selama kurun waktu empat tahun mengalami peningkatan 74 persen dengan rata-rata terjadi peningkatan nilai investasi sebesar 14,9 persen setiap tahunnya," kata Aher.
Selama kurun 2013-2017, Pemprov Jabar berhasil menciptakan 129.191 wirausaha baru atau melampaui janji gubernur 100.000 wirausaha baru.
Daya Beli Masyarakat pun meningkat dari Rp6,41 juta menjadi Rp10 juta lebih pada 2017 seiring dengan terciptanya 2.002.017 lapangan kerja yang melampaui janji gubernur 2 000.000 lapangan kerja.
Akibatnya, tingkat pengangguran terbuka turun dari 9,22 persen pada 2013 menjadi 8.22 persen pada 2017. Sedangkan angka kemiskinan turun dari 9,61 persen pada 2013 menjadi 7.83 persen pada 2017.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2018
