41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 dicokok KPK karena diduga korupsi. "Kasus Malang khan kasus yang unik, tinggal empat orang sementara. Yang kedua, juga belum ada Pergantian Antar Waktu, makanya segera akan dikeluarkan diskresinya, akan kami konsuktasikan dengan KPK," ucap Kumolo.
"Supaya pemerintahan jalan, saya mengeluarkan diskresi saja agar setiap keputusan politik pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu bisa berjalan karena yang namanya pemerintah daerah adalah seorang gubernur, bupati, wali kota, termasuk DPRD," kata dia.
Selain itu, kata dia, kementerian yang dia pimpin juga akan berkonsultasi dengan KPK terkait Aparatur Sipil Negara yang bermasalah hukum, khususnya kasus korupsi.
"Kedua, hari ini akan ada konferensi pers bersama dengan ketua KPK yang berkaitan dengan ASN yang bermasalah hukum khususnya yang berkaitan dengan korupsi," kata dia.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
