"BUMN bukan milik pemerintah yang berkuasa, BUMN tidak boleh diganggu dengan kepentingan politik," kata Sandiaga dalam diskusi Rabu Biru bertajuk "Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional" di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu.
Jika hal tersebut terjadi, maka akan menjadi dampak buruk ke depannya karena hanya mementingkan segelintir golongan saja, katanya.
"Kita harus pastikan BUMN itu adalah benteng ekonomi nasional kita. BUMN ini adalah alat tentunya. Jadi, benar ini milik negara, bukan pemerintah atau kekuasaan," kata mantan Wagub DKI Jakarta.
Hal ini harus dipisahkan secara best practice, good governance harus betul-betul dikelola dengan terbaik dan dengan profesional, katanya.
Dia mengatakan, seharusnya BUMN menjadi alat kesejahteraan masyarakat bukan justru malah menjadi beban. Hal tersebut karena tidak terlepas dari kepentingan politik yang selama ini mengintervensi BUMN.
"Rabu Biru ada singkatan baru: Rakyat Butuh Pemimpin Baru. Jangan ada alasan-alasan BUMN dikelola dan diintervensi kepentingan politik," kata Sandiaga.
Menurutnya, BUMN bisa menjadi alat negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat jika tidak diintervensi kepentingan politik bisa membangun infrastrukutur yang terprogram.
Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon yakni nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.*
Baca juga: Seknas Prabowo-Sandiaga: tercecernya KTP elektronik timbulkan kecurigaan publik
Baca juga: Sandiaga disarankan menginap dari kampung ke kampung
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018
