Menurutnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, jika memang ada dugaan merugikan negara, baiknya segera prosese menurut ketentuan hukum.
Dewan setempat mengapreasiasi kepolisian Banten yang telah memanggil beberapa saksi untuk mengungkap adanya dugaan korupsi ini. Ia berharap Polisi terus maju dalam penanganan kasus seperti ini.
“Sudah ada pemeriksaan saksi-saksi. Kalau perlu polisi juga memeriksa pejabat terkait. DPRD mendukung kepolisian untuk mengusut tuntas dan menyelesaikan dengan cepat kasus potensi kerugian ini,” kata Asep.
“Bahkan sudah SPDP ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). Cuma kami belum tahu perkembangan lebih lanjutnya. Tapi kami sudah mendengar beberapa orang yang dipanggil,” lanjutnya.
Sesunggunya, kata dia, program ini merupakan proyek nasional yang dibiayai oleh APBN. Permasalahanya, dalam proyek ini kontrak yang disiapkan untuk lahan jagung sejumlah 180 hektar. Namun, penerapannya tak mencapai angka yang telah disepakati.
Sementara itu, koordinator Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Suhada juga mengapresiasi langkah yang diambil penyidik Polda Banten.
"Karenanya ini adalah waktu yg tepat bagi Polda untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi," tegas Suhada.
Suhada menyatakan peringatan Hari Antikorupsi pada 9 Desember 2018 harus menjadi pemantik seluruh unsur bersama-sama mendorong penanganan berbagai kasus korupsi di Banten. "Jika tidak, jangan harap korupsi bisa diminimalisir. Sebab salah satu kunci utamanya adalah penegakan hukum," ucap Suhada.
Baca juga: Kementan sebut empat investor minati budidaya jagung
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
