Menilik langkah ke depan Indonesia di DK-PBB

id menlu RI,PBB

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) dan Menlu Retno Marsudi (kanan) memberikan keterangan pers terkait terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode tahun 2019-2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6/2018). (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia telah resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020.

Keanggotaan Indonesia di DK PBB ini merupakan keanggotaan yang keempat kalinya, setelah sebelumnya pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Saat dilakukan pemilihan anggota DK PBB oleh seluruh negara anggota PBB pada Juni 2018 lalu, Indonesia memperoleh dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB.

Menurut Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani, besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia.

Dubes Trian sebagai perwakilan Indonesia pun telah memancangkan Bendera Merah Putih di markas PBB di New York, Amerika Serikat pada 2 Januari 2019, sekaligus menandai dimulainya secara resmi masa keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.

Langkah ke depan

Terkait langkah ke depan Indonesia selama dua tahun ke depan di DK PBB, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu tahun 2019 menyampaikan bahwa perhatian politik luar negeri (polugri) Indonesia pada 2019 akan banyak tercurah pada keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB.

Untuk itu, kata Menlu Retno, tim Indonesia untuk DK PBB telah diperkuat sejak Oktober 2018. Dia menyebutkan bahwa Indonesia akan memegang presidensi Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019 dan pertengahan tahun 2020.

Ada empat hal yang akan menjadi prioritas utama pemerintah RI saat Indonesia duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu perihal upaya pemeliharaan perdamaian dunia, sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, pemberantasan terorisme, serta mensinergikan upaya pemeliharaan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Sehubungan dengan upaya pemeliharaan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia akan berkontribusi untuk memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global dengan mendorong kebiasaan berdialog (habits of dialogue) dan penyelesaian konflik secara damai.

Menurut Menlu Retno, upaya mewujudkan perdamaian dunia juga perlu dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk dengan meningkatkan peran perempuan dalam pasukan penjaga perdamaian PBB.

Di antara ke-15 anggota DK PBB selama kurun waktu 2019-2020, Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar untuk Misi Keamanan PBB. Tahun lalu, Indonesia mengirimkan 850 personel, sebanyak 22 diantaranya adalah perempuan. Per November 2018, jumlah personel pasukan perdamaian Indonesia adalah 3.545 orang.

Oleh karena itu, Indonesia akan memberi perhatian pada peningkatan efisiensi dan efektifitas misi perdamaian PBB (UN Peace Keeping Operations) disamping isu global lainnya.

Selain itu, Indonesia akan terus mendorong peran perempuan dalam upaya diplomasi kemanusiaan dan upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

"Dalam kaitan ini, Indonesia antara lain akan berinisiatif menyelenggarakan pertemuan women and peace dengan mengundang para diplomat perempuan ASEAN," ungkap Menlu Retno.

Prioritas kedua Indonesia di DK PBB adalah membangun sinergi antara organisasi-organisasi kawasan dengan PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia harus diperkuat.

"Keamanan kawasan adalah tulang punggung perdamaian dunia. Dalam konteks inilah Indonesia akan terus bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan, terutama Indo-Pasifik," ujar Menlu Retno.

Menlu RI pun menekankan pentingnya penguatan organisasi kawasan, karena pada saat terjadi perkembangan yang sangat dinamis di suatu kawasan maka peran organisasi regional yang lebih cepat masuk dan dibutuhkan untuk menangani masalah.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya penguatan hubungan dan komunikasi antara organisasi regional dan PBB.

Terkait dengan prioritas penanganan dan pemberantasan terorisme, menurut Menlu RI, Indonesia selama menjadi anggota DK PBB akan terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme, ekstremisme dan radikalisme.

Selanjutnya, prioritas keempat Indonesia di DK PB adalah menyinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia menilai penting untuk menghubungkan antara isu perdamaian dengan pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

Isu Palestina

Selain keempat perihal tersebut, isu Palestina pun tetap menjadi prioritas Indonesia saat duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun ke depan.

Menlu RI dalam pernyataan pers tahunannya juga telah menyampaikan bahwa isu Palestina akan terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia pada 2019, termasuk saat Indonesia berperan di Dewan Keamanan PBB.

"Di bidang perdamaian, isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia," ucapnya.

Menlu RI mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat prihatin dengan perubahan sikap beberapa negara yang bertentangan dengan berbagai resolusi PBB yang seharusnya dihormati dan menjadi dasar penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Perubahan sikap negara yang dinilai bertentangan dengan resolusi PBB untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina itu, salah satunya adalah tindakan pemerintah Amerika Serikat yang memindahkan kedutaan besar AS untuk Israel ke Yerusalem.

"Indonesia akan terus berada di barisan depan dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. Keberpihakan Indonesia terhadap Palestina tidak pernah surut," ujar Menlu Retno.

Siap bekerja sama

Pemerintah RI telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan kuat dan kepercayaan dunia kepada Indonesia untuk duduk di Dewan Keamanan PBB dan menyatakan bahwa Indonesia siap untuk bekerjasama dengan negara-negara sehaluan dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia.

"Untuk dapat duduk di Dewan Keamanan PBB bukan hal yang mudah. Menunaikan tugas dengan baik di DK PBB memiliki tantangan yang jauh lebih besar," ujar Menlu Retno.

Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia bersama 14 negara lainnya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, China, Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandatnya di dalam Piagam PBB.

Dari keempat belas negara tersebut, beberapa negara telah menyatakan siap untuk bekerja sama dengan Indonesia di Dewan Keamanan PBB, salah satunya adalah Inggris.

Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Inggris Sir Simon Gerard McDonald saat berkunjung ke Sekretariat ASEAN di Jakarta pada Kamis (10/1) menyampaikan keyakinan bahwa Inggris dan Indonesia dapat bekerja sama dengan baik selama di DK PBB.

"Inggris dan Indonesia untuk dua tahun ke depan akan melayani bersama di DK PBB. Indonesia sudah sangat jelas tentang empat prioritasnya, saya percaya Inggris dapat bekerja dengan sangat baik dengan Indonesia di semua bidang ini. Kami berharap dapat bekerjasama erat dengan Indonesia," kata McDonald.

Menlu RI Retno Marsudi sebelumnya juga telah mengatakan bahwa waktunya telah tiba bagi Indonesia bersama anggota lainnya di DK PBB, dengan dukungan seluruh anggota PBB, untuk bekerja keras berkontribusi bagi perdamaian dunia.

"Indonesia akan berusaha sekuat tenaga menunaikan tanggung jawab ini sebaik mungkin," ucap Menlu RI.

Baca juga: Menlu: 2019 tahun sibuk bagi diplomasi Indonesia
 

Pewarta : Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar