Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN M Yunus Affan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan penghargaan ini merupakan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan program bantuan hukum.
Selain bentuk apresiasi dari BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat bantuan hukum, juga dalam rangka untuk memacu Kanwil lain agar memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan yang telah dilakukan.
"Terdapat dua kategori penghargaan: Pertama, Penghargaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah Tahun 2018 Terbaik. Kedua, Penghargaan Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (2019-2021) Terbaik,” kata Yunus.
Penghargaan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah, kata Yunus, kriteria penilaian didasarkan pada serapan anggaran litigasi dan nonlitigasi di bandingkan jumlah OBH di wilayahnya (50 persen), tidak ada hutang (30 persen), dan serapan kegiatan bantuan hukum lainnya di tahun anggaran 2018 (20 persen).
Kemudian, untuk penghargaan pelaksanaan verifikasi dan akreditasi, kata Yunus, kriteria yang dinilai, yakni jumlah OBH yang lulus dari OBH yang mendaftar per Provinsi (50 persen), sebaran OBH di Kab/Kota (30 persen), dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui e-monev (20 persen).
Berikut ini, daftar penerima penghargaan terkait pelaksanaan bantuan hukum tahun 2019:
Penerima Penghargaan Kategori Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019-2021:
- Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah Terbaik I
- Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten Terbaik II
- Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara Terbaik III
- Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah Harapan I
- Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua Barat Harapan II
Penerima Penghargaan Kategori Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terbaik di Daerah 2018:
- Kanwil Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta Terbaik I
- Kanwil Kemenkumham Provinsi DI Yogyakarta Terbaik II
- Kanwil Kemenkumham Provinsi Aceh Terbaik III
- Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan Harapan I
- Kanwil Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Barat Harapan II.
Baca juga: BPHN akan resmikan ratusan Desa Sadar Hukum
Baca juga: BPHN: Pemberlakuan UU SKN 2005 belum efektif
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
