Ternate (ANTARA) - Perusahaan yang akan berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, dalam perekrutan tenaga kerja diharapkan memprioritaskan masyarakat lokal dari daerah perbatasan itu.

"Kalaupun harus mendatangkan tenaga kerja dari luar, terutama tenaga kerja asing (TKA) hanyalah yang memiliki keahlian dan keahlian itu sulit didapatkan pada tenaga kerja setempat," kata salah seorang tokoh masyarakat dari Kabupaten Pulua Morotai, Muhammad Salim di Ternate, Kamis.

Harapan itu disampaikan terkait peresmian KEK Morotai yang dilakukan Presiden Jokowi di Sulawesi Utara bersamaan dengan peresmian sejumlah KEK lainnya di Indonesia.

Menurut dia, kehadiran investasi di suatu daerah harus memberi kontribusi nyata kepada daerah setempat, di antaranya dalam penyerapan tenaga kerja agar kehadirannya tidak sampai menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat.

Pemkab Pulau Morotai diharapkan menunjukan keberpihakannya terhadap tenaga kerja lokal ketika perusahaan yang nantinya berinvestasi di KEK Morotai sudah beroperasi dan merekrut tenaga kerja dengan cara menginstruksikan kepada setiap perusahaan untuk memberikan kuota minimal 80 persen kepada tenaga kerja lokal.

Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba sebelumnya mengatakan, KEK Morotai akan menyerap sedikitnya 30.000 tenaga kerja sehingga keberadaan KEK itu akan menjadi solusi bagi masyarakat setempat dalam mendapatkan lapangan kerja.

KEK Morotai yang dikonsentrasikan pada bidang perikanan, pariwisata dan logistik akan menyerap investasi sekitar Rp37,2 triliun, yang sebagian di antaranya merupakan investasi asing dan dipastikan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Malut, dan bahkan daerah lainnya di Indonesia Timur.

Ia mengharapkan masyarakat dan semua pihak terkait lainnya mendukung pengembangan KEK Morotai di antaranya dengan cara selalu menciptakan situasi yang aman dan kondusif karena para investor biasanya hanya mau berinvestasi di daerah yang aman dan kodusif.

Pulau Morotai yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipina dan Palau, selain ditetapkan sebagai KEK, juga masuk dalam salah satu dari 10 daerah utama pengembangan pariwisata Indonesia dengan keunggulan wisata peninggalan sejarah perang dunia II dan wisata bahari.

Pewarta: La Ode Aminuddin
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2019