Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyebutkan masih terjadi pergulatan politik yang belum tuntas terkait format dan komposisi kabinet pemerintahan.

Karyono mengatakan hal itu, di Jakarta, Sabtu, melihat dari berbagai manuver politik, mulai dari pertemuan pertemuan Jokowi-Prabowo, pertemuan empat ketua umum parpol koalisi di DPP NasDem minus PDIP, lalu ada juga pertemuan Megawati-Prabowo hingga ketidakhadiran ketua umum parpol koalisi dalam acara pembubaran TKN Jokowi-Ma'ruf.

Menurut dia, melakukan manuver untuk memengaruhi keputusan politik bukan barang haram dalam dunia politik.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo bisa jadi momentum satukan bangsa

Baca juga: Partai pengusung Jokowi-Ma'ruf realistis sodorkan nama calon menteri

Baca juga: Partai koalisi sodorkan sejumlah nama ke Jokowi untuk jadi menteri

Baca juga: Muhaimin harapkan KIK tak tambah partai


Hal itu sudah menjadi kelaziman bahkan dipandang sebagai suatu keniscayaan, meskipun akhir dari episode pertarungan politik tersebut akan bermuara pada pembagian porsi kekuasaan.

"Berbagai fenomena politik tersebut memberi sinyal bahwa masih ada perbedaan pendapat tentang format dan skema koalisi," kata Direktur Eksekutif IPI ini.

Namun jika memperhatikan gejalanya, lanjut Karyono, secara garis besar perdebatannya sudah mengerucut dalam dua pendapat, yaitu antara Koalisi Pengusung Jokowi-Ma'ruf sendiri vs Koalisi Plus Plus.

"Pilihannya tinggal dua opsi. Tetapi kedua pendapat tersebut tentu memiliki konsekuensi," jelasnya.

Titik krusial pendapat yang pertama adalah tentang kekuatan dukungan politik di parlemen apakah sudah kuat atau belum. Bagaimana jika terjadi turbulensi politik di tengah masa pemerintahan.

"Dari dua opsi tersebut, nampaknya opsi Koalisi Plus Plus lebih menguat karena lebih realistis. Pada opsi tersebut, perdebatannya tentang partai apa yang ideal," katanya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Moeldoko menilai tidak ada yang salah dengan istilah koalisi plus-plus yang dilontarkannya.

Menurut dia, penambahan partai anggota koalisi pendukung pemerintah bukan hal yang mustahil.

Dunia politik itu, kata Menurut kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini, selalu dinamis dan menyesuaikan kondisi yang ada.

"Saya katakan koalisi bisa bertambah. Bahasa bertambah, kan, plus. Koalisi plus-plus," kata Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/7).

Baca juga: Gerindra bantah siapkan nama calon menteri

Baca juga: Muhaimin Iskandar: ego masing-masing parpol koalisi kami dinomorduakan

Baca juga: Voxpol ingatkan Joko Widodo disiplin tentukan kursi kabinet

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019