"Kita akan memberikan sanksi berupa kurungan pidana maupun denda berupa uang kepada warga yang memotong hewan ternak betina produktif tanpa izin dari pihak terkait," kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Datar, Varia Warvis di Batusangkar, Sabtu.
Ia mengatakan hal itu dilakukan untuk melindungi populasi hewan ruminansia atau hewan betina produktif meliputi sapi, kerbau, domba, dan kambing.
Ia mengaku untuk mengantisipasi pemotongan itu pemda setempat telah bekerjasama dengan Polres Tanah Datar dan Padang Panjang dengan memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat.
Sosialisasi itu disampaikan kepada seluruh pedagang ternak maupun pembeli hewan kurban di setiap pasar ternak yang ada di daerah itu dan juga ada surat imbauan yang dikirim hingga ke nagari-nagari.
"Kita melibatkan dua jajaran Polres karena sebagian wilayah kerja Tanah Datar masuk ke dalam wilayah kerja Padang Panjang," katanya.
Ia mengatakan pemberian sanksi pidana bagi penyembelih ternak ruminansia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan kurungan pidana maksimal lima bulan.
Ternak ruminansia yang boleh dipotong adalah ternak ternak yang dinyatakan mandul, yang dibuktikan dengan surat keterangan status reproduksi dari dokter hewan, ternak sakit berat dan untuk kepentingan semisal penelitian.
"Jangan sampai niat kita awalnya beribadah tapi berujung kepada pidana. Untuk berkurban kita juga harus mematuhi undang-undangnya," ujar Warvis.
Ia mengatakan untuk jumlah hewan kurban di Tanah Datar yang akan disembelih pada hari raya Idul Adha 1440 Hijriah tahun ini diperkirakan mencapai 4000 ekor.
Sementara untuk populasi ternak sapi di Tanah Datar saat ini hanya sekitar 25 ribu ekor, sementara untuk populasi ternak kerbau sekitar lima ribu ekor.***2***
Pewarta: Syahrul Rahmat
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
