Palu (ANTARA) - Kaum perempuan di Sulawesi Tengah (Sulteng) dari berbagai organisasi berkumpul di Kota Palu membahas tata kelola sumber daya alam untuk keadilan dan keberlanjutan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka

"Mereka yang bergerak di wilayahnya atau di desanya didampingi langsung oleh NGO dalam program selamatkan hutan dan lahan melalui perbaikan tata kelola," ucap Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine, Risnawati di Palu, Senin (9/3).

Sekitar 100 orang kaum perempuan bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat (NGO) dalam program Setapak, serta organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Sulteng serangkaian hadir dalam kegiatan peringatan Hari Perempuan Internasional yang mengangkat tema "Temu Perempuan Pejuang SDA Yang Adil dan Berkelanjutan di Sulteng".

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Sikola Mombine bekerja sama The Asia Foundation (TAF) itu, kata Risnawati,  kaum perempuan tersebut akan menyampaikan tentang masalah, hambatan dan tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan SDA, khususnya lahan dan hutan di wilayahnya..

"Perempuan-perempuan di desa telah melakukan perjuangan dalam mengawal pengelolaan SDA. Ada banyak hal yang mereka temui untuk dikawal bersama," ujarnya.

Menurut dia, jika pengelolaan sumber daya alam berupa lahan dan hutan dilakukan secara baik dengan tata kelola yang baik, maka setiap komponen masyarakat termasuk perempuan juga akan terdampak dari pengelolaan itu.

Sebaliknya, jika pengelolaan itu kurang baik, maka perempuan akan menjadi salah satu komponen yang terdampak dari buruknya tata kelola itu.

"Secara umum masih ada pandangan yang menilai bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas dalam pengelolaan SDA. Padahal, sudah banyak perempuan yang terlibat dan mendorong serta memperjuangkan perbaikan tata kelola, tersebut," ujarnya.

Misalnya, kata dia, di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala telah ada lembaga pengelolaan hutan desa untuk mendukung program perhutanan sosial. Begitu juga di Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, telah ada hutan kemasyarakatan. 

Ia mengatakan keberadaan lembaga tersebut, tidak lepas dari dorongan perempuan, bahkan mereka  juga terlibat aktif dalam pengelolaan SDA.

Ole karena itu, kata dia, melalui forum tersebut, masalah yang dihadapi perempuan di tingkat desa, dapat ditanggapi oleh pengambil kebijakan untuk mencarikan solusi bagi mereka untuk mengatasi masalah dan hambatan yang dihadapinya.

"Kebijakan itu dalam bentuk regulasi dan dukungan pendanaan terhadap perempuan dalam pengelolaan SDA di masing-masing wilayahnya," sebutnya.

Sementara itu Direktur Program Setapak TAF Indonesia Lili Hasanuddin mengatakan pertemuan para perempuan dalam momen Hari Perempuan Internasional ini sangat penting dalam rangka untuk mengidentifikasi kegiatan dan upaya yang telah dilakukan oleh kaum perempuan di desa atau di wilayahnya.

"Peran perempuan dalam pengelolaan SDA sangat penting larena ketika perempuan terlibat dalam perbaikan tata kelola SDA lahan dan hutan maka perempuan lah yang akan merasakan langsung dampaknya," ujar Lili Hasanuddin.

Oleh karena itu, sebut dia, berkumpulnya komponen perempuan akan menghasilkan rekomendasi dan selanjutnya disampaikan kepada pengambil kebijakan.

Peringatan Hari Perempuan Internasional tersebut diikuti oleh komponen perempuan dari Kota Palu, Kabupaten Poso, Donggala dan Sigi.
  Perempuan pejuang SDA dari Kabupaten Poso, Sigi, Donggala dan Kota Palu berkumpul membahas tentang perbaikan tata kelola SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan, di Palu, Senin. (ANTARA/Muhammad Hajiji)   Ketua Ombudsman Sulteng Sofyan Farid Lembah bersama para pimpinan OPD tingkat kabupaten/kota dan Pemprov Sulteng menandatangani spanduk dukungan terhadap perempuan pejuang perbaikan tata kelola SDA, di sela-sela kegiatan peringatan Hari Perempuan Internasional di Palu, Senin 9/3. (ANTARA/Muhammad Hajiji)

Pewarta : Muhammad Hajiji
Editor : Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024