Semarang (antarasulteng.com) - Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh
Yuwono, menilai jika Partai Demokrat tetap bersikukuh menunjuk Ruhut
Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR justru hal itu akan merugikan
partai.
"Itu justru menunjukkan Demokrat mau menang sendiri, tidak terbuka terhadap kritik, tidak terbuka menerima masukan pihak lain. Yang rugi sendiri kan Demokrat kalau `ngotot` seperti itu," katanya di Semarang, Rabu.
Menanggapi penolakan sejumlah anggota Komisi III DPR atas penunjukan Ruhut sebagai ketua komisi itu, ia mengakui penolakan tersebut bisa dimaklumi dan seharusnya penolakan diterima oleh Partai Demokrat.
Menurut pengajar FISIP Undip itu, sebenarnya permasalahannya sekarang ini terletak pada Demokrat, bukan pada Ruhut. Sebab, Demokrat tetap saja bersikeras menunjuk Ruhut meski mendapatkan reaksi penolakan.
"Intinya sebenarnya kebijakan Demokrat. Seharusnya tidak perlu membawa konflik internal ke DPR, cukup diselesaikan di ranah partai. Kalau seperti ini kan jadi rugi sendiri bagi Partai Demokrat," katanya.
Ia menjelaskan persoalan itu sebenarnya merupakan imbas konflik antara Anas Urbaningrum dengan Kubu Cikeas dengan pendirian ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) sehingga "orang-orang" Anas diganti.
Teguh mengatakan persoalannya semakin berlarut karena Demokrat tetap bersikukuh menunjuk Ruhut yang dinilai kontroversial karena cara komunikasinya yang mungkin terkesan vulgar meski mendapatkan penolakan.
"Saya rasa Demokrat harus rapat lagi untuk membahas alternatif lain pengganti Ruhut. Demokrat kan juga punya banyak kader-kader lain yang bisa ditunjuk sebagai Ketua Komisi III. Apakah harus Ruhut?," katanya.
Dengan tetap bersikerasnya Demokrat mempertahankan penunjukan Ruhut, kata dia, juga membuat elektabilitas dan popularitas partai tersebut turun yang tentunya memengaruhi peluang pada Pemilu 2014.
Semakin Demokrat "ngotot" mempertahankan penunjukan Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR, kata Teguh, elektabilitas dan popularitas Demokrat akan semakin turun dan sangat merugikan bagi partai itu ke depan.
"Itu justru menunjukkan Demokrat mau menang sendiri, tidak terbuka terhadap kritik, tidak terbuka menerima masukan pihak lain. Yang rugi sendiri kan Demokrat kalau `ngotot` seperti itu," katanya di Semarang, Rabu.
Menanggapi penolakan sejumlah anggota Komisi III DPR atas penunjukan Ruhut sebagai ketua komisi itu, ia mengakui penolakan tersebut bisa dimaklumi dan seharusnya penolakan diterima oleh Partai Demokrat.
Menurut pengajar FISIP Undip itu, sebenarnya permasalahannya sekarang ini terletak pada Demokrat, bukan pada Ruhut. Sebab, Demokrat tetap saja bersikeras menunjuk Ruhut meski mendapatkan reaksi penolakan.
"Intinya sebenarnya kebijakan Demokrat. Seharusnya tidak perlu membawa konflik internal ke DPR, cukup diselesaikan di ranah partai. Kalau seperti ini kan jadi rugi sendiri bagi Partai Demokrat," katanya.
Ia menjelaskan persoalan itu sebenarnya merupakan imbas konflik antara Anas Urbaningrum dengan Kubu Cikeas dengan pendirian ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) sehingga "orang-orang" Anas diganti.
Teguh mengatakan persoalannya semakin berlarut karena Demokrat tetap bersikukuh menunjuk Ruhut yang dinilai kontroversial karena cara komunikasinya yang mungkin terkesan vulgar meski mendapatkan penolakan.
"Saya rasa Demokrat harus rapat lagi untuk membahas alternatif lain pengganti Ruhut. Demokrat kan juga punya banyak kader-kader lain yang bisa ditunjuk sebagai Ketua Komisi III. Apakah harus Ruhut?," katanya.
Dengan tetap bersikerasnya Demokrat mempertahankan penunjukan Ruhut, kata dia, juga membuat elektabilitas dan popularitas partai tersebut turun yang tentunya memengaruhi peluang pada Pemilu 2014.
Semakin Demokrat "ngotot" mempertahankan penunjukan Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR, kata Teguh, elektabilitas dan popularitas Demokrat akan semakin turun dan sangat merugikan bagi partai itu ke depan.