Palu, (antarasulteng.com) - Kepala Dinas Sumber Daya Air Sulawesi Tengah Saliman Simanjuntak mengatakan sebanyak dua check dum di sungai Poboya, Kota Palu, jebol akibat banjir yang melanda daerah ini.
Saliman di Kota Palu, Kamis, mengatakan akibat jebolnya check dum tersebut mengakibatkan arus air semakin kuat sehingga dikhawatirkan bila curah hujan tinggi banjir besar tidak bisa dibendung sehingga bisa mengancam rumah penduduk.
"Check dum itu fungsinya untuk menetralisir kemiringan sungai supaya kecepatan air berkurang dan tidak menghantam perkampungan. Nah, akibat banjir pekan lalu check dum ini jebol," katanya.
Dia mengatakan check dum tersebut dibangun sejak tahun 1988 dengan lebar sekitar 40 meter. Air sungai Poboya tersebut tembus di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore.
Saliman mengatakan meskipun sungai di wilayah Palu bukan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi pemerintah provinsi harus turun tangan karena ini terkait dengan keselamatan pemukiman penduduk.
"Pak Gubernur sudah perintahkan harus cari jalan keluarnya. Bagaimana supaya check dum itu bisa diantisipasi," katanya.
Penanganan sungai di Palu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (Palu dan Lariang).
Dia mengatakan meski demikian Dinas Sumber Daya Air sudah melakukan survei ke lokasi dan saat ini sedang dipasang bronjong agar laju kecepatan air berkurang jika banjir datang.
Saliman mengatakan penanganan tersebut hanya sementara untuk menghindari kemungkinan terjadinya banjir periodik lima tahunan, sepuluh tahunan atau dua puluh tahunan.
Dia mengatakan untuk membangun check dum permanen butuh waktu lama karena harus melalui proses desain dan anggaran yang besar.
"Kita tidak bisa menunggu keputusan pemerintah pusat karena ini suda mendesak," katanya.
Menurut Saliman, seluruh hasil survei tentang kerusakan infrastruktur akibat banjir akan dilaporkan ke pemerintah pusat.
"Untuk kondisi sekarang kita tidak bisa menunggu pemerintah pusat. Karena mereka harus mendesain lagi dan itu harus melalui proses tender," katanya.
Dia mengatakan jika pemerintah daerah tidak mengambil langkah antisipatif dikhawatirkan kondisinya semakin parah dan potensi ancaman semakin besar.
Selain itu kondisi sungai juga bisa semakin lebar sehingga pembangunan check dum permanen juga akan semakin besar.(skd)
Saliman di Kota Palu, Kamis, mengatakan akibat jebolnya check dum tersebut mengakibatkan arus air semakin kuat sehingga dikhawatirkan bila curah hujan tinggi banjir besar tidak bisa dibendung sehingga bisa mengancam rumah penduduk.
"Check dum itu fungsinya untuk menetralisir kemiringan sungai supaya kecepatan air berkurang dan tidak menghantam perkampungan. Nah, akibat banjir pekan lalu check dum ini jebol," katanya.
Dia mengatakan check dum tersebut dibangun sejak tahun 1988 dengan lebar sekitar 40 meter. Air sungai Poboya tersebut tembus di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore.
Saliman mengatakan meskipun sungai di wilayah Palu bukan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi pemerintah provinsi harus turun tangan karena ini terkait dengan keselamatan pemukiman penduduk.
"Pak Gubernur sudah perintahkan harus cari jalan keluarnya. Bagaimana supaya check dum itu bisa diantisipasi," katanya.
Penanganan sungai di Palu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (Palu dan Lariang).
Dia mengatakan meski demikian Dinas Sumber Daya Air sudah melakukan survei ke lokasi dan saat ini sedang dipasang bronjong agar laju kecepatan air berkurang jika banjir datang.
Saliman mengatakan penanganan tersebut hanya sementara untuk menghindari kemungkinan terjadinya banjir periodik lima tahunan, sepuluh tahunan atau dua puluh tahunan.
Dia mengatakan untuk membangun check dum permanen butuh waktu lama karena harus melalui proses desain dan anggaran yang besar.
"Kita tidak bisa menunggu keputusan pemerintah pusat karena ini suda mendesak," katanya.
Menurut Saliman, seluruh hasil survei tentang kerusakan infrastruktur akibat banjir akan dilaporkan ke pemerintah pusat.
"Untuk kondisi sekarang kita tidak bisa menunggu pemerintah pusat. Karena mereka harus mendesain lagi dan itu harus melalui proses tender," katanya.
Dia mengatakan jika pemerintah daerah tidak mengambil langkah antisipatif dikhawatirkan kondisinya semakin parah dan potensi ancaman semakin besar.
Selain itu kondisi sungai juga bisa semakin lebar sehingga pembangunan check dum permanen juga akan semakin besar.(skd)