Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan anggaran lembaganya pada 2021 turun hingga 24 persen meski beban kerja diakuinya tidak kecil, bahkan semakin besar.
BKPM mendapatkan anggaran sebesar Rp439,5 miliar dalam pagu indikatif tahun depan, turun 24 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp585 miliar.
"Terjadi penurunan kurang lebih 24 persen. Di saat bersamaan, kita juga diminta untuk menaikkan realisasi investasi yang dari 2019 Rp809 triliun dan di 2020 menjadi Rp817 triliun," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI Jakarta, Selasa.
Bahlil memahami pemangkasan anggaran harus dilakukan karena adanya pandemi COVID-19. Namun, dengan pagu anggaran yang ada, diperkirakan akan habis hanya untuk gaji karyawan dan operasional.
Pagu indikatif BKPM 2021 berdasarkan satuan kerja yakni sekretariat utama yakni sebesar Rp257,9 miliar dan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp9,69 miliar.
Untuk Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran Rp84,9 miliar yang digunakan pula untuk membiayai perwakilan BKPM di sembilan negara.
"Ini pun anggarannya hanya untuk bayar kantor dan biaya makan mereka. Jadi kalau belum ada relokasi pabrik yang datang, kita jawab ini bersama. Kalau mau cari partner kan harus negosiasi yang perlu biaya yang dikeluarkan," katanya.
Anggaran untuk Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal sebesar Rp7,6 miliar. Menurut dia, anggaran yang minim itu akan membuat negosiasi tidak lancar. Pasalnya, harus ada riset mendalam untuk bisa menarik investasi dari negara lain.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mendapat anggaran Rp19,4 miliar. Menurut Bahlil, dengan anggaran tersebut, kegiatan back office saja tak cukup terlebih kini seluruh pelayanan perizinan usaha seluruh kementerian/lembaga sudah dilayani di kantor pusat. Belum lagi integrasinya dengan dinas di kabupaten/kota.
"Belum lagi dapat komplain OSS yang macet," imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mendorong penyelesaian investasi mangkrak dapat Rp43 miliar. Sedangkan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mendapat Rp16,9 miliar.
Bahlil menambahkan, dengan alokasi anggaran tersebut, perjalanan dinas pun tidak bisa dibiayai.
"Ini cuma di kantor saja, duduk-duduk, terima apa adanya. Yang penting listrik tidak mati. Internet macet juga, apalagi kalau rapatnya (via) Zoom terus. Tapi saya sampaikan ke tim, tidak boleh kita cengeng. Saya hidup tidak pernah pasrah akan keadaan. Selalu cari solusi. Tapi kalau dikasih target besar, agaknya harus kita pikirkan lagi," katanya.
BKPM mendapatkan anggaran sebesar Rp439,5 miliar dalam pagu indikatif tahun depan, turun 24 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp585 miliar.
"Terjadi penurunan kurang lebih 24 persen. Di saat bersamaan, kita juga diminta untuk menaikkan realisasi investasi yang dari 2019 Rp809 triliun dan di 2020 menjadi Rp817 triliun," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI Jakarta, Selasa.
Bahlil memahami pemangkasan anggaran harus dilakukan karena adanya pandemi COVID-19. Namun, dengan pagu anggaran yang ada, diperkirakan akan habis hanya untuk gaji karyawan dan operasional.
Pagu indikatif BKPM 2021 berdasarkan satuan kerja yakni sekretariat utama yakni sebesar Rp257,9 miliar dan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp9,69 miliar.
Untuk Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran Rp84,9 miliar yang digunakan pula untuk membiayai perwakilan BKPM di sembilan negara.
"Ini pun anggarannya hanya untuk bayar kantor dan biaya makan mereka. Jadi kalau belum ada relokasi pabrik yang datang, kita jawab ini bersama. Kalau mau cari partner kan harus negosiasi yang perlu biaya yang dikeluarkan," katanya.
Anggaran untuk Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal sebesar Rp7,6 miliar. Menurut dia, anggaran yang minim itu akan membuat negosiasi tidak lancar. Pasalnya, harus ada riset mendalam untuk bisa menarik investasi dari negara lain.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mendapat anggaran Rp19,4 miliar. Menurut Bahlil, dengan anggaran tersebut, kegiatan back office saja tak cukup terlebih kini seluruh pelayanan perizinan usaha seluruh kementerian/lembaga sudah dilayani di kantor pusat. Belum lagi integrasinya dengan dinas di kabupaten/kota.
"Belum lagi dapat komplain OSS yang macet," imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mendorong penyelesaian investasi mangkrak dapat Rp43 miliar. Sedangkan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mendapat Rp16,9 miliar.
Bahlil menambahkan, dengan alokasi anggaran tersebut, perjalanan dinas pun tidak bisa dibiayai.
"Ini cuma di kantor saja, duduk-duduk, terima apa adanya. Yang penting listrik tidak mati. Internet macet juga, apalagi kalau rapatnya (via) Zoom terus. Tapi saya sampaikan ke tim, tidak boleh kita cengeng. Saya hidup tidak pernah pasrah akan keadaan. Selalu cari solusi. Tapi kalau dikasih target besar, agaknya harus kita pikirkan lagi," katanya.