Baghdad - Badan pembuat peraturan Irak telah memerintahkan penutupan 44 media di negeri tersebut termasuk BBC dan Voice of America, dalam sengketa mengenai izin siaran, kata beberapa sumber yang mengetahui perintah itu, Ahad (24/6), tapi belum ada tindakan yang dilakukan.
Organisasi lain yang jadi sasaran perintah penutupan meliputi saluran TV lokal milik swasta, Sharqiya dan Baghdadia, serta Radio Sawa --yang didanai AS.
Satu sumber senior di Komisi Media dan Komunikasi (CMC), badan yang bertanggung jawab atas perintah tersebut, menyatakan tindakan itu tak memiliki kaitan dengan cara media tersebut telah melaporkan konflik sektarian di negeri itu, sebagaimana dikatakan oleh beberapa laporan.
"CMC mengirim surat peringatan kepada mereka bahwa mereka harus menutup kegiatan mereka sebab mereka tak membayar (biaya izin mereka)," kata satu sumber di CMC kepada Reuters --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Senin malam.
Pembuat peraturan tersebut telah menyerahkan perintah itu ke komando operasi Baghdad, tambah sumber itu. Ia merujuk kepada kesatuan pelaksana hukum setempat yang akan melakukan penutupan.
"Ini benar-benar keliru dan tak bijaksana sebab itu terjadi saat negeri ini terjerumus ke dalam ketidak-pastian politik," kata Ziyad Al-Ajili, pemimpin Observatorium Kebebasan Wartawan.
"Kami percaya bahwa keputusan ini bukan politis, tapi dampak negatifnya tentu saja akan memiliki dampak politik pada pemerintah dan merusak reputasi Irak sebagai negara bebas," ia menambahkan.
BBC menyatakan akan merundingkan pembaruan izinnya dengan pemeritnah Irak.
"Penundaan terjadi akibat masalah teknis," kata BBC di dalam satu pernyataan. "Wartawan BBC di Baghdad saat ini tak melakukan pelaporan apa pun dari negeri tersebut, dan penting bahwa BBC serta organisasi lain berita internasional dapat beroperasi secara bebas dan menyiarkan berita yang independen dan tak memihak kepada pemirsa di Irak dan wilayah yang lebih luas."
Faksi politik utama di Irak telah terlibat krisis sejak Desember, dan penentang Perdana Menteri Nuri al-Maliki menuduh pemimpin Syiah berusaha menghimpun kekuatan dengan mengorbankan mereka. (Ant/Rtr)
Organisasi lain yang jadi sasaran perintah penutupan meliputi saluran TV lokal milik swasta, Sharqiya dan Baghdadia, serta Radio Sawa --yang didanai AS.
Satu sumber senior di Komisi Media dan Komunikasi (CMC), badan yang bertanggung jawab atas perintah tersebut, menyatakan tindakan itu tak memiliki kaitan dengan cara media tersebut telah melaporkan konflik sektarian di negeri itu, sebagaimana dikatakan oleh beberapa laporan.
"CMC mengirim surat peringatan kepada mereka bahwa mereka harus menutup kegiatan mereka sebab mereka tak membayar (biaya izin mereka)," kata satu sumber di CMC kepada Reuters --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Senin malam.
Pembuat peraturan tersebut telah menyerahkan perintah itu ke komando operasi Baghdad, tambah sumber itu. Ia merujuk kepada kesatuan pelaksana hukum setempat yang akan melakukan penutupan.
"Ini benar-benar keliru dan tak bijaksana sebab itu terjadi saat negeri ini terjerumus ke dalam ketidak-pastian politik," kata Ziyad Al-Ajili, pemimpin Observatorium Kebebasan Wartawan.
"Kami percaya bahwa keputusan ini bukan politis, tapi dampak negatifnya tentu saja akan memiliki dampak politik pada pemerintah dan merusak reputasi Irak sebagai negara bebas," ia menambahkan.
BBC menyatakan akan merundingkan pembaruan izinnya dengan pemeritnah Irak.
"Penundaan terjadi akibat masalah teknis," kata BBC di dalam satu pernyataan. "Wartawan BBC di Baghdad saat ini tak melakukan pelaporan apa pun dari negeri tersebut, dan penting bahwa BBC serta organisasi lain berita internasional dapat beroperasi secara bebas dan menyiarkan berita yang independen dan tak memihak kepada pemirsa di Irak dan wilayah yang lebih luas."
Faksi politik utama di Irak telah terlibat krisis sejak Desember, dan penentang Perdana Menteri Nuri al-Maliki menuduh pemimpin Syiah berusaha menghimpun kekuatan dengan mengorbankan mereka. (Ant/Rtr)