Jakarta (antarasulteng.com) - Calon Presiden dari Koalisi PDI Perjuangan Joko Widodo mengatakan untuk menegakan hukum dan demokrasi maka rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) harus dilakukan melalui proses seleksi yang selektif.
"Rekrutmen PNS tidak bisa hanya karena faktor kedekatan," kata Joko Widodo pada Debat Capres yang diselenggarakan KPU di Balai Sarbini Jakarta, Senin malam.
Menurut Joko Widodo, rekrutmen PNS yang baik dan selektif akan turut menentukan birokrasi menjadi baik.
Jokowi yang sebelumnya menjadi Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta menegaskan dirinya untuk pernah melakukan hal tersebut untuk membangun sistem yang baik.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan, untuk membangun demokrasi kerakyatan maka sebaiknya mendengar aspirasi rakyat.
"Harapan rakyat ingin agar negara menjadi maju serta rakyat menjadi sejahtera," katanya.
Karena itu, kata dia, pada kegiatan sosialisasi visi dan misi menjelang pelaksanaan pemilu presiden 2014, pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla rajin mengunjungi masyarakat di berbagai tempat untuk mendengar secara langsung suara rakyat dengan cara dialog.
"Pak JK sudah banyak menyelesaikan konflik dengan dialog. Saya juga sudah menyelesaikan semrawutnya Pasar Tanah Abang di Jakarta melalui dialog," katanya.
Sementara itu, Jusuf Kalla mengatakan, Indoneasia adalah negara hukum sehingga seluruh warga negara Indonesia harus patuh pada hukum.
"Negara melalui pemerintah harus menegakkan hukum dan HAM secara adil," katanya.
Jusuf Kalla juga mengatakan, pemerintah harus terus memberikan pemahaman hukum kepada rakyat sehingga rakyat memiliki pemahaman hukum yang baik.(skd)
"Rekrutmen PNS tidak bisa hanya karena faktor kedekatan," kata Joko Widodo pada Debat Capres yang diselenggarakan KPU di Balai Sarbini Jakarta, Senin malam.
Menurut Joko Widodo, rekrutmen PNS yang baik dan selektif akan turut menentukan birokrasi menjadi baik.
Jokowi yang sebelumnya menjadi Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta menegaskan dirinya untuk pernah melakukan hal tersebut untuk membangun sistem yang baik.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan, untuk membangun demokrasi kerakyatan maka sebaiknya mendengar aspirasi rakyat.
"Harapan rakyat ingin agar negara menjadi maju serta rakyat menjadi sejahtera," katanya.
Karena itu, kata dia, pada kegiatan sosialisasi visi dan misi menjelang pelaksanaan pemilu presiden 2014, pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla rajin mengunjungi masyarakat di berbagai tempat untuk mendengar secara langsung suara rakyat dengan cara dialog.
"Pak JK sudah banyak menyelesaikan konflik dengan dialog. Saya juga sudah menyelesaikan semrawutnya Pasar Tanah Abang di Jakarta melalui dialog," katanya.
Sementara itu, Jusuf Kalla mengatakan, Indoneasia adalah negara hukum sehingga seluruh warga negara Indonesia harus patuh pada hukum.
"Negara melalui pemerintah harus menegakkan hukum dan HAM secara adil," katanya.
Jusuf Kalla juga mengatakan, pemerintah harus terus memberikan pemahaman hukum kepada rakyat sehingga rakyat memiliki pemahaman hukum yang baik.(skd)