Prabowo Bersikap Ksatria
Rabu, 23 Juli 2014 1:50 WIB
Prabowo Tolak Hasil Pilpres. Capres Prabowo Subianto memberikan pernyataan menyingkapi pengumuman hasil Pilpres 2014 di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7). Prabowo Subianto menolak hasil Pilpres 2014. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)
Jakarta (antarasulteng.com) - Koordinator Nasional Gerakan Bersama Prabowo
(Geber Prabowo), Hendry Yatna menilai sikap Prabowo Subianto sebagai
calon presiden nomor urut satu yang menarik diri dari pencalonan sebagai
tindakan ksatria.
"Seorang ksatria selalu melawan segala bentuk ketidakadilan. Prabowo melawan KPU yang berlaku tidak adil karena tidak melaksanakan keputusan Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa kabupaten dan kotamadya di Indonesia," ujar kata Hendry di Jakarta, Selasa.
Selanjutnya Geber Prabowo yang memiliki perwakilan di 24 Provinsi dan 75 Kabupaten Kota tersebut menuntut KPU agar melaksanakan PSU. "Ini dapat menjadi bom waktu yang siap meledak bila KPU tidak segera melaksanakan PSU. Beberapa organ Geber Prabowo di daerah merasakan diberlakukan tidak adil oleh KPUD," jelasnya. Sambil menunggu tuntutannya dipenuhi KPU, Hendry meminta kepada seluruh relawan Geber Prabowo tetap mengkritisi sikap KPU dengan cara-cara konstitusional.
"Kami cinta damai, karena itu kami tidak akan anarkis. Kami yakin rakyat mendukung karena ini kami memperjuangkan nilai kebaikan buat rakyat, penyelenggaraan pilpres yang jujur dan adil. Itulah tuntutan rakyat yang kami perjuangkan," tegasnya. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang memilih Prabowo, Hendry mengajak masyarakat tetap kritis pada KPU. "Mereka punya hak untuk mengawasi satu suara yang mereka berikan. Jangan sampai satu suara mereka dirampok," tutupnya.(skd)
"Seorang ksatria selalu melawan segala bentuk ketidakadilan. Prabowo melawan KPU yang berlaku tidak adil karena tidak melaksanakan keputusan Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa kabupaten dan kotamadya di Indonesia," ujar kata Hendry di Jakarta, Selasa.
Selanjutnya Geber Prabowo yang memiliki perwakilan di 24 Provinsi dan 75 Kabupaten Kota tersebut menuntut KPU agar melaksanakan PSU. "Ini dapat menjadi bom waktu yang siap meledak bila KPU tidak segera melaksanakan PSU. Beberapa organ Geber Prabowo di daerah merasakan diberlakukan tidak adil oleh KPUD," jelasnya. Sambil menunggu tuntutannya dipenuhi KPU, Hendry meminta kepada seluruh relawan Geber Prabowo tetap mengkritisi sikap KPU dengan cara-cara konstitusional.
"Kami cinta damai, karena itu kami tidak akan anarkis. Kami yakin rakyat mendukung karena ini kami memperjuangkan nilai kebaikan buat rakyat, penyelenggaraan pilpres yang jujur dan adil. Itulah tuntutan rakyat yang kami perjuangkan," tegasnya. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang memilih Prabowo, Hendry mengajak masyarakat tetap kritis pada KPU. "Mereka punya hak untuk mengawasi satu suara yang mereka berikan. Jangan sampai satu suara mereka dirampok," tutupnya.(skd)
Pewarta : Zul Sikumbang
Editor : Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Terpopuler - Nasional
Lihat Juga
Kantor Berita ANTARA tetap dampingi keluarga Bagus Khoirunas meski pencarian usai
19 September 2026 8:16 WIB
Basarnas evakuasi 103 penumpang Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa Tumpal
13 September 2026 13:19 WIB