Palu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong Pemprov Sulteng untuk segera memperbaiki alur Sungai Kalipondo di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi guna mencegah banjir bila terjadi hujan deras di wilayah itu.
"Sungai itu harus dilebarkan, terus dekat yang melintang di atas sungai itu harus dibongkar, untuk dibangun jembatan darurat," ucap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulteng Sonny Tandra, di Palu, Jumat.
DPRD Sulteng melalui Komisi III melakukan rapat dengar pendapat menghadirkan Pemkab Sigi, dan beberapa organisasi perangkat daerah tingkat Provinsi Sulteng di antaranya Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air, serta Balai Wilayah Sungai Sulawesi III untuk membahas tentang penanggulangan bencana pascabanjir yang menerjang Desa Beka, kecamatan Marawola.
Rapat dengar pendapat itu berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsi Sulteng dipimpin oleh Sonny Tandra dan dihadiri beberapa anggota Komisi tersebut.
Sonnya Tandra mengaku bahwa dirinya pernah meninjau kondisi Sungai Kalipondo di Desa Beka, setelah banjir bandang disertai material lumpur dan batu menerjang desa itu beberapa waktu lalu.
Dari hasil peninjauan, sebut dia, kondisi daerah aliran sungai (DAS) dan alur sungai telah mengalami kerusakan, sehingga menjadi penyebab utama air meluap ke badan jalan dan permukiman warga.
Ia menyebut, di bagian hulu sungai itu, lebar sungai masih dalam kondisi normal yakni 50 meter, namun semakin menuju ke hilir alur sungai semakin mengecil menjadi dua meter.
"Dulu sebelum bencana 28 September 2018, ketika hujan maka yang mengalir hanyalah air. Namun, ketika pascabencana 28 September 2018 itu, tidak lagi air yang mengalir, melainkan disertai dengan material. Akibatnya, material itu tersumbat di dekat yang melintang di atas sungai. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab," sebutnya.
"Maka air meluap, air itu kemudian masuk ke kebun masyarakat, ke permukiman warga dan sarana umum," ungkapnya.
Maka, ujar dia, perlu dilakukan normalisasi sungai itu berupa pelebaran alur sungai menjadi 10 meter, agar air bisa mengalir secara lancar.
Dia mengatakan bahwa sungai tersebut dalam normalisasi dikerjakan oleh BWSS III dimulai dari bagian hulu sampai dengan deker, sementara dari dekat sampai dengan muara sungai yang tersambung langsung dengan Sungai Palu dikerjakan oleh Cipta Karya Sumber Daya Air Provinsi Sulteng.
"Kami juga mengharapkan dukungan dari Pemkab Sigi untuk membantu dalam hal pelaksanaan normalisasi ini," sebutnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD Sulteng melalui Komisi III akan mengawal dan memantau serta membantu kelancaran normalisasi sungai dan pembangunan jembatan untuk mengairi air secara normal.
"Sungai itu harus dilebarkan, terus dekat yang melintang di atas sungai itu harus dibongkar, untuk dibangun jembatan darurat," ucap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulteng Sonny Tandra, di Palu, Jumat.
DPRD Sulteng melalui Komisi III melakukan rapat dengar pendapat menghadirkan Pemkab Sigi, dan beberapa organisasi perangkat daerah tingkat Provinsi Sulteng di antaranya Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air, serta Balai Wilayah Sungai Sulawesi III untuk membahas tentang penanggulangan bencana pascabanjir yang menerjang Desa Beka, kecamatan Marawola.
Rapat dengar pendapat itu berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsi Sulteng dipimpin oleh Sonny Tandra dan dihadiri beberapa anggota Komisi tersebut.
Sonnya Tandra mengaku bahwa dirinya pernah meninjau kondisi Sungai Kalipondo di Desa Beka, setelah banjir bandang disertai material lumpur dan batu menerjang desa itu beberapa waktu lalu.
Dari hasil peninjauan, sebut dia, kondisi daerah aliran sungai (DAS) dan alur sungai telah mengalami kerusakan, sehingga menjadi penyebab utama air meluap ke badan jalan dan permukiman warga.
Ia menyebut, di bagian hulu sungai itu, lebar sungai masih dalam kondisi normal yakni 50 meter, namun semakin menuju ke hilir alur sungai semakin mengecil menjadi dua meter.
"Dulu sebelum bencana 28 September 2018, ketika hujan maka yang mengalir hanyalah air. Namun, ketika pascabencana 28 September 2018 itu, tidak lagi air yang mengalir, melainkan disertai dengan material. Akibatnya, material itu tersumbat di dekat yang melintang di atas sungai. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab," sebutnya.
"Maka air meluap, air itu kemudian masuk ke kebun masyarakat, ke permukiman warga dan sarana umum," ungkapnya.
Maka, ujar dia, perlu dilakukan normalisasi sungai itu berupa pelebaran alur sungai menjadi 10 meter, agar air bisa mengalir secara lancar.
Dia mengatakan bahwa sungai tersebut dalam normalisasi dikerjakan oleh BWSS III dimulai dari bagian hulu sampai dengan deker, sementara dari dekat sampai dengan muara sungai yang tersambung langsung dengan Sungai Palu dikerjakan oleh Cipta Karya Sumber Daya Air Provinsi Sulteng.
"Kami juga mengharapkan dukungan dari Pemkab Sigi untuk membantu dalam hal pelaksanaan normalisasi ini," sebutnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD Sulteng melalui Komisi III akan mengawal dan memantau serta membantu kelancaran normalisasi sungai dan pembangunan jembatan untuk mengairi air secara normal.