Palu (ANTARA) -
Menurut dia, jika dana KUR Rp5 triliun tersalurkan 100 persen kepada UMKM dan petani, maka Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulteng tidak terlalu tertekan.
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengajak warga provinsi itu agar memanfaatkan dana pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya pemerintah menghidupkan kembali ekonomi rakyat akibat pandemi COVID-19.
"Pemerintah Sulteng telah menjalin kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam rangka penyaluran dana KUR senilai Rp5 triliun serta penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp200 miliar melalui Bank Pembangunan Daerah (Bank Sulteng)," kata Rusdy saat menghadiri HUT ke-43 Kota Palu, di Palu, Senin.
Dalam rangka percepatan penyaluran, ia meminta bupati/wali kota di Sulteng agar mendorong warga memanfaatkan momen tersebut, yang tidak lain dana itu sebagai stimulan untuk meningkatkan kegiatan usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta petani.
Lalu, dari pinjaman KUR tersebut bunga kredit hanya sekitar 4 persen, dan ini dinilai sangat menguntungkan bagi pelaku usaha dengan bunga rendah.
Pemprov Sulteng menargetkan realisasi KUR hingga Desember 2021diharapkan bisa terserap kurang lebih sebesar Rp 2,5 triliun dan sisanya ditarget terealisasi pada tahun 2022 mendatang.
"Selain bupati/wali kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus terlibat dalam membantu UMKM maupun petani mendapatkan dana tersebut. Kalau mereka tidak tahu cara mengurus, tugas pemerintah mengarahkan supaya target realisasi penyaluran bisa tercapai," ujar Rusdy.
Menurut dia, jika dana KUR Rp5 triliun tersalurkan 100 persen kepada UMKM dan petani, maka Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulteng tidak terlalu tertekan.
Sebab, katanya, APBD Sulteng hanya mampu meningkatkan ekonomi rakyat sekitar 20 persen, dan 80 persen di dorong melalui sektor perbankan dan sektor-sektor potensial lainnya.
"Pemerintah Daerah berperan sebagai mitra pemberdayaan bagi warga yang mau melakukan kegiatan usaha," tutur Rusdy.
Ia menambahkan, Pemprov Sulteng saat ini telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pemerintah di Pulau Kalimantan, yang mana pemerintah provinsi tersebut menginginkan suplai logistik dari Sulteng mulai dari komoditas pertanian hingga pertambangan.
Sulteng, memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berkedudukan di Palu, sebagai gerbang industri dalam rangka meningkatkan kegiatan ekspor berbagai komoditas.
"Kita butuh peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebagai lembaga yang mengayomi kegiatan usaha berperan membatu pemerintah mewujudkan kerja sama ini," demikian Rusdy.