Palu (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) Pascabencana 2018 Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengungkapkan banyak penerima dana stimulan untuk perbaikan rumah rusak akibat bencana tidak menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya.
Persoalan tersebut menjadi salah satu penyebab proses rehab rekon pasca gempa, tsunami dan likuefaksi tiga tahun silam di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala berjalan lambat dan hingga sekarang belum tuntas.
"Saat diberi dana stimulan, penerima tidak memakai semua dana tersebut sesuai peruntukannya yakni untuk memperbaiki rumahnya yang rusak karena terdampak bencana," kata Komandan Satgas Rehab Rekon Pascabencana Sulteng yang diwakili Kepala Seksi Teritorial Komando Resort Militer (Kasiter Korem 132 Tadulako Kolonel Infanteri
H. Rahman T. Leho.
Dalam rapat evaluasi percepatan rehab rekon dengan Komite II Dewan Pimpinam Daerah (DPD) Republik Indonesia di Kantor Gubernur Sulteng di Kota Palu, Jumat, Rahman menyatakan dana bantuan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut malah dipakai oleh banyak penerima untuk memenuhi kebutuhan lain seperti untuk membeli sembilan bahan pokok (sembako) dan kebutuhan lain yang tidak seharusnya memakai dana itu.
"Makanya banyak rumah yang dapat bantuan dana stimulan, sampai sekarang tidak selesai diperbaiki karena dananya sudah habis untuk membeli kebutuhan lain. Bukan digunakan semuanya untuk memperbaiki rumah tersebut," ujarnya.
Ia juga menyayangkan sikap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di daerah terdampak selaku otoritas yang menyalurkan dana stimulan tersebut kepada penerima yang terkesan tidak mau ambil pusing dengan permasalahan itu.
"Pas kami tanya ke BPBD terkait persoalan penggunaan dana stimulan yang tidak sesuai peruntukannya, jawaban pihak BPBD bahwa dana sudah diserahkan kepada penerima dan itu menjadi tanggungjawab penerima," ucapnya.
Ia berharap permasalahan itu menjadi perhatian serius semua pihak yang terkait agar secepatnya dapat diatasi sehingga persoalan rehab rekon yang terjadi tidak berlarut-larut.
Ia ingin proses rehab rekon berjalan cepat sehingga masyarakat yang terdampak bencana dapat kembali hidup dan beraktivitas seperti sebelum bencana gempa, tsunami dan likuefaksi terjadi.