Parigi, Sulteng (ANTARA) -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengatakan perlu adanya penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung kabupaten itu menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
"Selain produk ditawarkan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan IKN nanti, tentu harus ditunjang dengan kesiapan SDM," kata Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto di Parigi, Senin.
Menurut dia, kesiapan SDM dan komoditas yang menjadi sasaran untuk IKN harus berkesinambungan, sebab kebutuhan di ibu negara nanti pasti membutuhkan pasokan pangan cukup besar.
Oleh karena itu, sejak dini pemerintah setempat sudah harus menyiapkan dan membuat perencanaan strategis guna mewujudkan rencana tersebut.
Sebagai mana hasil penjajakan pemerintah setempat dengan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalimantan timur beberapa waktu lalu, menghasilkan kesepakatan suplai logistik yang dikerjasamakan, diantaranya produk pertanian dan perkebunan berupa beras serta durian Montong.
"Kerja sama ini sangat positif, kami berharap dapat terwujud dan memberikan kontribusi yang saling menguntungkan," ucap Sayutin.
Lalu, dari sektor UMKM juga disiapkan empat produk unggulan daerah setempat yakni bawang goreng dalam kemasan, gula aren khas daerah, VCO atau minyak kepala kampung dan olahan kelor sebagaimana telah dilirik Pemerintah Kota Samarinda dan Kabupaten Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Yang mana, khusus produk dalam bentuk olahan ditangani Dinas Koperasi dan UMKM sebagai instansi teknis.
"Tentunya untuk menyanggupi permintaan daerah tujuan, bagaimana pemerintah setempat menyiapkan SDM pertanian dan UMKM, dalam hal ini petani dan pelaku usahanya," ujar Sayutin.
Sebagai lembaga legislatif, katanya, pihaknya sangat mendukung upaya Pemkab Parigi Moutong ingin berpartisipasi menjadi daerah penyuplai kebutuhan pangan nasional.
Oleh karena itu, DPRD setempat menunggu dokumen perencanaan Pemkab Parigi Moutong untuk dimatangkan bersama, sebab kerjasama ini dibangun tidak lain untuk kepentingan jangka panjang.
"Kita juga perlu melihat berapa banyak kebutuhan daerah tujuan, lalu dibandingkan dengan konsumsi perkapita per tahun daerah ini. Dari situ akan kelihatan berapa banyak komoditas yang harus diproduksi untuk kebutuhan mereka dan kebutuhan daerah sendiri," demikian Sayutin.